Rekan Indonesia Jatim Desak Aktivasi BPJS Langsung di RS SLG dan RSKK Kediri
KEDIRI, Celurit.News — Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Jawa Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri bersama DPRD Kabupaten Kediri untuk segera membuka pelayanan aktivasi BPJS Kesehatan secara langsung dan aktif di Rumah Sakit Simpang Lima Gumul (RS SLG) dan Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK). (10/02/2026).
Desakan tersebut disampaikan dalam hearing bersama Komisi VI DPRD Kabupaten Kediri, sebagai respons atas masih banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya akses layanan kesehatan akibat status kepesertaan BPJS yang tidak aktif.
Hearing itu dihadiri oleh sejumlah pemangku kebijakan, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Kepala Dinas Sosial, Direktur RS SLG, serta Direktur RSKK, menjadikannya forum strategis untuk membahas persoalan layanan kesehatan secara menyeluruh.
Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa pelayanan aktivasi BPJS di rumah sakit rujukan daerah merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar kebijakan tambahan.
Menurut Bagus, pihaknya kerap menemukan warga yang datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat, namun justru terhambat layanan karena kepesertaan BPJS belum aktif atau terkendala administrasi.
“Hak atas kesehatan adalah hak dasar warga negara. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat sakit dan terlantar hanya karena persoalan administratif,” tegas Bagus di hadapan anggota dewan dan jajaran OPD.
Ia menilai, membuka layanan aktivasi BPJS langsung di RS SLG dan RSKK merupakan solusi konkret dan manusiawi, agar pasien tidak dipaksa bolak-balik mengurus administrasi ketika sedang membutuhkan pertolongan medis.
Lebih jauh, Bagus juga menyoroti lemahnya sinergi lintas instansi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan manajemen rumah sakit dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah daerah seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan kesehatan warga, bukan justru memperkuat sekat administratif.
Selain isu aktivasi BPJS, Rekan Indonesia juga mendorong adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Kediri.
Evaluasi tersebut mencakup pemanfaatan anggaran kapitasi puskesmas, efektivitas sistem rujukan pasien, serta mekanisme penanganan pasien tidak mampu.
Bagus menegaskan, tanpa evaluasi yang serius, kebijakan kesehatan berpotensi tidak menyentuh akar persoalan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hearing bersama Komisi VI DPRD Kabupaten Kediri ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana dan rekomendasi semata, melainkan melahirkan kebijakan nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Rekan Indonesia Jawa Timur memastikan akan terus mengawal hasil hearing tersebut agar komitmen yang disampaikan para pemangku kebijakan benar-benar diwujudkan di lapangan.
Editor : Khoirul Anam
