Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, mengatakan klaim pending pada prinsipnya tidak serta-merta berarti klaim ditolak. Status tersebut menunjukkan masih adanya proses verifikasi, klarifikasi, atau pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus diselesaikan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

Meski demikian, Bagus menilai penumpukan klaim pending tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak segera diselesaikan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan tekanan terhadap keuangan rumah sakit dan berdampak pada hak tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

“Manajemen RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, BPJS Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Blitar, dan seluruh pihak terkait harus segera melakukan percepatan penyelesaian klaim pending. Jangan sampai persoalan administrasi berdampak terhadap pelayanan masyarakat maupun hak tenaga kesehatan,” tegas Bagus Romadon.

Menurutnya, klaim pending dapat dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kelengkapan administrasi, kesesuaian rekam medis, dokumentasi pelayanan, hingga pengodean diagnosis dan tindakan yang belum memenuhi standar atau masih memerlukan klarifikasi.

Untuk memastikan persoalan tersebut dapat dipahami secara utuh, KPW Rekan Indonesia Jawa Timur meminta adanya keterbukaan informasi mengenai jumlah klaim yang masih berstatus pending, nilai total klaim yang belum terselesaikan, faktor utama penyebabnya, serta langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak rumah sakit bersama BPJS Kesehatan.

Rekan Indonesia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola administrasi, sistem rekam medis, pengodean diagnosis dan tindakan, serta mekanisme pengajuan klaim. Evaluasi dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terus berulang dan mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan.

Selain meminta percepatan penyelesaian klaim, KPW Rekan Indonesia Jawa Timur mendesak Bupati Blitar membentuk Tim Audit Internal yang independen untuk menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh.

Tim audit diharapkan dapat mengidentifikasi akar persoalan, menguji efektivitas tata kelola administrasi dan sistem pengajuan klaim, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat segera diterapkan.

“Bupati Blitar perlu mengambil langkah cepat dengan membentuk Tim Audit Internal agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Audit harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga penyebab keterlambatan dapat diketahui secara jelas,” ujar Bagus.

Menurutnya, hasil audit juga perlu menjadi dasar untuk memastikan apakah terdapat persoalan teknis, administratif, sistemik, atau kendala lain yang menyebabkan klaim belum terselesaikan serta berpotensi memengaruhi pembayaran jasa pelayanan.

Bagus menegaskan, kepastian pembayaran jasa pelayanan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius. Kesejahteraan tenaga kesehatan dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan semangat kerja dan upaya menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sikap KPW Rekan Indonesia Jawa Timur tersebut mengacu pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan beserta perubahannya.

Rekan Indonesia menegaskan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu akibat persoalan administrasi maupun proses verifikasi klaim.

KPW Rekan Indonesia Jawa Timur menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut serta mendorong adanya penyelesaian yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Rekan Indonesia juga membuka ruang sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, BPJS Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala BPN Kota Kediri, Dra. Asri Surjanti, S.H., M.Kn., QRMP., didampingi Nanda selaku Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri serta Nugroho dari pihak pengembang atau kontraktor proyek.

Dalam pertemuan itu, BPN Kota Kediri menegaskan bahwa pembangunan Jalan Tol Kediri tidak mangkrak. Proyek yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) tersebut tetap berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Namun, proses pembangunan masih menghadapi kendala pada aspek administrasi dan pengadaan tanah, terutama terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berstatus sebagai aset Pemerintah Kota Kediri.

Kepala BPN Kota Kediri, Dra. Asri Surjanti, menjelaskan bahwa pengadaan lahan LP2B tersebut masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Proses itu menjadi salah satu tahapan penting yang harus diselesaikan sebelum pengadaan tanah dapat dilanjutkan.

“Untuk lahan LP2B yang merupakan aset Pemerintah Kota Kediri, kami masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Sejauh ini Pemerintah Kota Kediri juga masih menunggu proses tersebut karena proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional,” jelas Asri.

Sementara itu, Nanda selaku Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri menyampaikan bahwa seluruh tahapan pengadaan tanah terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga terus dilakukan untuk memastikan proses berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terdampak.

Di sisi lain, Nugroho dari pihak pengembang atau kontraktor menegaskan bahwa pekerjaan konstruksi tetap berlangsung pada bidang tanah yang telah tersedia dan diserahkan untuk pembangunan.

Pihak pengembang terus berkoordinasi dengan pemerintah serta Tim Pengadaan Tanah agar pekerjaan konstruksi dapat dipercepat setelah seluruh proses pengadaan lahan rampung.

Koordinator Aliansi Kediri Bangkit, Bagus Romadon, mengatakan audiensi tersebut penting untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait kondisi pembangunan Jalan Tol Kediri.

“Kami ingin memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan dari Kepala BPN Kota Kediri, Tim Pengadaan Tanah, dan pihak pengembang, pembangunan Jalan Tol Kediri tidak mangkrak dan tetap berjalan,” tegas Bagus Romadon.

Menurutnya, kendala utama saat ini terletak pada proses pengadaan lahan LP2B yang merupakan aset Pemerintah Kota Kediri dan masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat.

“Kami berharap rekomendasi tersebut segera diterbitkan agar proses pengadaan tanah dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, pembangunan Jalan Tol Kediri dapat berjalan sesuai target dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Aliansi Kediri Bangkit mengapresiasi keterbukaan BPN Kota Kediri, Tim Pengadaan Tanah, serta pihak pengembang yang telah memberikan penjelasan mengenai perkembangan proyek tersebut.

AKB berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kota Kediri, BPN, Tim Pengadaan Tanah, pihak pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mempercepat penyelesaian pengadaan lahan.

Penyelesaian proses tersebut dinilai penting agar pembangunan Jalan Tol Kediri sebagai bagian dari Program Strategis Nasional dapat diselesaikan sesuai target serta mendorong peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kediri dan wilayah sekitarnya.

Audiensi berlangsung secara terbuka dan diakhiri dengan penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar, DPRD Kabupaten Blitar, BPJS Kesehatan, dan Rekan Indonesia Jawa Timur dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

Kesepakatan yang dicapai tidak hanya berfokus pada peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, tetapi juga mencakup perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan, validasi data peserta JKN, peningkatan mutu pelayanan Puskesmas dan rumah sakit daerah, evaluasi dana kapitasi JKN, audit pengelolaan BLUD RSUD, hingga transparansi anggaran kesehatan.

Dalam dokumen komitmen tersebut juga disepakati penyusunan Roadmap Percepatan UHC 2026–2027 sebagai pedoman pelaksanaan program, disertai mekanisme pelaporan berkala kepada DPRD dan masyarakat untuk memastikan setiap target berjalan sesuai rencana.

Sejumlah target kinerja ditetapkan, di antaranya peningkatan cakupan UHC secara bertahap hingga mencapai 98 persen sesuai kemampuan keuangan daerah, evaluasi dana kapitasi JKN sedikitnya dua kali sepanjang 2026, audit BLUD RSUD minimal satu kali, rapat evaluasi pelayanan kesehatan dua kali dalam setahun, serta publikasi laporan pengelolaan anggaran kesehatan dan BLUD setiap semester.

Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M. menegaskan Pemerintah Kabupaten Blitar menyambut baik masukan dari Rekan Indonesia dan berkomitmen menjadikan hasil audiensi sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pemerintah daerah akan mengoptimalkan peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan, memperbaiki mutu layanan kesehatan, serta memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan fiskal daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Suroso, S.Kom. menyatakan DPRD akan mengawal seluruh poin kesepakatan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan merata.

Sementara itu, Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur Bagus Romadon menilai audiensi tersebut menjadi langkah penting karena menghasilkan komitmen tertulis yang memiliki target dan indikator yang terukur. Rekan Indonesia, kata dia, akan terus mengawal implementasi seluruh kesepakatan agar target UHC 98 persen dapat direalisasikan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar semakin baik.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BPJS Kesehatan, dan masyarakat sipil, percepatan UHC diharapkan tidak hanya meningkatkan angka kepesertaan BPJS Kesehatan, tetapi juga mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar.

Sekretaris Persatuan Jurnalis Sampang, Imron Muslim, mengatakan ucapan kepala negara yang mengaitkan profesi wartawan dengan istilah tersebut dinilai mencederai marwah insan pers yang selama ini menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

“Pernyataan tersebut sangat kami sesalkan. Wartawan adalah profesi yang dilindungi undang-undang dan memiliki fungsi penting sebagai penyampai informasi, kontrol sosial, pendidikan, hiburan, serta pengawas jalannya demokrasi. Karena itu, penggunaan diksi yang berpotensi menggeneralisasi profesi wartawan sangat tidak tepat,” ujar Imron, Minggu (26/7/2026).

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi pers dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu, perbedaan pandangan antara pemerintah dan media semestinya disikapi secara dewasa tanpa memberikan stigma yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap profesi jurnalis.

“PJS menolak segala bentuk pelabelan yang dapat merendahkan martabat profesi wartawan. Kritik yang disampaikan media merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, bukan bentuk permusuhan terhadap negara maupun pemerintah,” tegasnya.

Imron menambahkan, wartawan bekerja berdasarkan prinsip verifikasi, keberimbangan, serta tunduk pada mekanisme etik dan hukum pers. Apabila terdapat pelanggaran jurnalistik, penyelesaiannya telah diatur melalui hak jawab, hak koreksi, maupun mekanisme Dewan Pers.

“Pernyataan seorang presiden memiliki dampak yang sangat luas. Karena itu kami berharap setiap pernyataan yang berkaitan dengan profesi wartawan disampaikan secara bijaksana agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.

PJS juga mengajak seluruh insan pers tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, meskipun menghadapi berbagai bentuk kritik maupun tekanan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut adanya pihak-pihak yang disebut sebagai “londo ireng” dengan mengaitkannya pada wartawan, pengamat, dan LSM. Pernyataan tersebut viral di media sosial dan memicu respons dari sejumlah organisasi pers nasional yang menilai ucapan tersebut berpotensi mendiskreditkan profesi jurnalistik.

PJS berharap polemik tersebut menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Organisasi itu juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan media dengan mengedepankan dialog, saling menghormati, serta menjunjung tinggi kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PWNU Jawa Timur, Riadi Ngasiran, menegaskan penulisan sejarah nasional harus dilakukan secara objektif dan proporsional dengan mempertimbangkan peran umat Islam, khususnya kaum santri, dalam perjalanan bangsa.

Hal itu disampaikan Riadi dalam forum Metodologi Riset Penulisan Sejarah yang digelar PC ISNU Kota Mojokerto di Kantor PCNU Kota Mojokerto.

“Penulisan sejarah nasional Indonesia lazimnya bersifat objektif dan fair, dengan mempertimbangkan peran umat Islam, khususnya kaum santri, baik dalam pergerakan kemerdekaan, masa Revolusi Nasional Indonesia, maupun dalam perjalanan Republik Indonesia hingga saat ini,” kata Riadi.

Kegiatan tersebut dibuka Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Mojokerto, KH Moh. Shodiqin Marzuqon, dan dipandu Ketua PC ISNU Kota Mojokerto, Gus Saiful Amin. Forum diikuti kader NU dari sejumlah lembaga dan badan otonom, di antaranya LTN, IPNU, IPPNU, GP Ansor, serta perwakilan MWCNU se-Kota Mojokerto.

Menurut Riadi, penulisan historiografi nasional perlu memanfaatkan berbagai sumber sejarah, termasuk dokumen, arsip, sejarah lisan, memoar tokoh, serta kesaksian para pejuang dan tokoh Nahdlatul Ulama.

Ia menilai, peran umat Islam, kaum santri, dan NU yang selama ini kerap ditempatkan di pinggiran sejarah harus dikaji secara lebih proporsional agar sejarah nasional dapat ditulis secara utuh.

“Peran sejarah umat Islam, khususnya kaum santri dan Nahdlatul Ulama, yang selama ini ditempatkan di pinggiran harus digeser ke tengah percaturan sejarah. Untuk itu, diperlukan ketersediaan data dan sumber penulisan yang komprehensif,” ujarnya.

Ketua Tim Kerja Monumen Resolusi Jihad NU tersebut juga mengingatkan pentingnya keberadaan dokumen dan arsip NU sebagai sumber primer dalam penulisan sejarah nasional Indonesia kontemporer. Menurutnya, sebagian arsip NU telah menjadi bagian dari khazanah Arsip Nasional yang dapat dimanfaatkan dalam riset sejarah.

Pentingnya Sejarah Lokal

Riadi juga menekankan pentingnya penulisan sejarah NU di tingkat lokal sebagai bagian dari upaya membangun historiografi NU dan sejarah nasional yang lebih utuh.
Menurutnya, sejarah NU di tingkat cabang maupun wilayah dapat menghadirkan gambaran mengenai suasana zaman, dinamika sosial, serta pemikiran yang melatarbelakangi perjalanan organisasi di berbagai daerah.

“Penulisan sejarah NU di tingkat lokal, baik cabang maupun wilayah, memberikan panorama zaman dan cara pandang yang dapat menggambarkan spirit zaman serta suasana yang melatarbelakanginya,” jelasnya.

Ia menambahkan, tokoh-tokoh lokal memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah NU. Sejarah, kata dia, tidak hanya dibangun oleh aktor-aktor besar, tetapi juga oleh para tokoh dan masyarakat yang berkontribusi di berbagai tingkatan.
Karena itu, ketersediaan dokumen, data, dan sumber primer menjadi faktor penting dalam penulisan sejarah lokal maupun sejarah NU secara nasional.

“Di sinilah ketersediaan dokumen, data, dan sumber primer dalam penulisan sejarah lokal serta sejarah Nahdlatul Ulama secara nasional membuka peluang bagi lahirnya penulisan sejarah yang lebih utuh,” pungkas Riadi.

Ia juga mengingatkan pentingnya melihat perjalanan sejarah NU dalam konteks yang lebih luas, termasuk keterkaitannya dengan perkembangan sejarah dunia dan dinamika kawasan di luar Indonesia.

Program tersebut dilakukan sebagai upaya mengolah limbah serabut kelapa yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal menjadi produk yang memiliki nilai guna sekaligus ramah lingkungan.

Desa Tampojung Pregih memiliki potensi limbah serabut kelapa yang cukup melimpah. Limbah tersebut banyak dihasilkan dari aktivitas para penjual es kelapa muda yang setiap hari menyisakan tumpukan serabut kelapa.

Selama ini, sebagian limbah tersebut hanya dibuang atau dibakar. Melihat kondisi itu, mahasiswa KKN UTM Kelompok 21 berinisiatif mengolahnya menjadi cocopeat yang dapat dimanfaatkan sebagai media tanam dalam kegiatan pertanian, hortikultura, maupun pembibitan tanaman.

Proses pengolahan diawali dengan mengumpulkan limbah serabut kelapa dari sejumlah penjual es kelapa muda di sekitar desa. Serabut kemudian dipisahkan dari kotoran dan sisa bahan lain sebelum dihaluskan hingga menjadi serbuk cocopeat.

Setelah melalui proses penghalusan, cocopeat dikeringkan untuk mengurangi kadar air sehingga siap digunakan sebagai media tanam. Mahasiswa juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat cocopeat dalam mendukung pertumbuhan tanaman.

Cocopeat dikenal memiliki kemampuan menyimpan air, menjaga kelembapan media tanam, serta membantu memperbaiki aerasi. Pemanfaatan limbah ini juga dinilai dapat menjadi alternatif media tanam organik sekaligus mengurangi penumpukan limbah di lingkungan.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Mulyadi, mengatakan program tersebut berangkat dari potensi limbah yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami melihat limbah serabut kelapa di Desa Tampojung Pregih cukup melimpah karena banyaknya penjual es kelapa muda. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa limbah tersebut dapat diolah menjadi cocopeat yang bermanfaat sebagai media tanam,” ujarnya.

Penanggung Jawab Kegiatan, Riyan Bagus Pratama, berharap masyarakat dapat memanfaatkan limbah serabut kelapa secara lebih optimal.

“Cocopeat merupakan media tanam yang ramah lingkungan dan memiliki banyak manfaat bagi pertumbuhan tanaman. Kami berharap limbah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat diolah menjadi produk yang berguna bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian,” jelasnya.

Kepala Desa Tampojung Pregih, Yanto, mengapresiasi inovasi yang dilakukan mahasiswa KKN UTM Kelompok 21. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan contoh nyata pemanfaatan potensi lokal untuk menjaga lingkungan sekaligus mendukung sektor pertanian.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena mampu mengubah limbah serabut kelapa menjadi media tanam yang berguna bagi masyarakat. Semoga inovasi seperti ini dapat terus dikembangkan di Desa Tampojung Pregih,” tuturnya.

Melalui program tersebut, mahasiswa KKN UTM Kelompok 21 berharap pemanfaatan limbah serabut kelapa menjadi cocopeat dapat terus dikembangkan oleh masyarakat. Selain mengurangi limbah organik, inovasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Selain mengikuti senam sehat, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit.

Sebanyak 123 warga tercatat mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi kesehatan. Sementara itu, 17 warga memanfaatkan layanan pemeriksaan mata gratis.

Suasana kegiatan semakin meriah dengan kehadiran Samirin dan Kabol dari Channel YouTube Plosok Digital. Senam massal dipandu oleh instruktur Miss Eva yang membuat ratusan peserta bersemangat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Selain layanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan akses layanan kesehatan. Sebanyak 20 warga mengadukan status kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif.

Relawan Kesehatan Indonesia Jawa Timur telah mendata pengaduan tersebut untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Masyarakat Tiron Bangkit, Samiran, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan melalui olahraga dan pemeriksaan secara berkala.

“Kami ingin mengajak masyarakat membiasakan hidup sehat melalui olahraga dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi warga Desa Tiron dan sekitarnya serta dapat terus berlanjut,” ujar Samiran.

Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan pentingnya kegiatan promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

“Pencegahan penyakit harus dimulai dari pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Rekan Indonesia akan terus hadir memberikan edukasi, pelayanan kesehatan, serta pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan,” kata Bagus.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat, Masyarakat Tiron Bangkit bersama Rekan Indonesia Jawa Timur berkomitmen kembali menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis pada Oktober 2026.

Kegiatan lanjutan tersebut direncanakan berlangsung di Dusun Kaligayam, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dengan sasaran menjangkau lebih banyak masyarakat.

Melalui kegiatan ini, kedua organisasi berharap kesadaran masyarakat untuk berolahraga, menerapkan pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan secara berkala, serta memanfaatkan layanan kesehatan semakin meningkat.

Delegasi yang didampingi perwakilan Divisi Kurikulum Kementerian Pendidikan Filipina itu diterima Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, Dr. K.H.M. Wafiyul Ahdi, Wakil Ketua PW LP Ma'arif NU Jawa Timur Evi Fatimatur Rusdiyah, Sekretaris PW LP Ma'arif NU Jawa Timur M. Fakhrul Irfan Syah, serta jajaran PWNU, LP Ma'arif NU, RMI NU, dan Aswaja Center.

Sebelum bertemu di Kantor PWNU Jawa Timur, rombongan BARMM lebih dahulu mengunjungi sejumlah pesantren dan lembaga pendidikan di Kabupaten Lamongan untuk melihat secara langsung sistem pendidikan yang berkembang di lingkungan NU.

Dalam pemaparannya, Wafiyul Ahdi menjelaskan bahwa lembaga pendidikan NU berakar dari tradisi pesantren yang kemudian berkembang dengan mengintegrasikan pendidikan formal melalui madrasah dan sekolah.

Menurutnya, kemandirian menjadi salah satu kekuatan utama pesantren dan madrasah NU. Banyak pesantren mampu membiayai operasionalnya melalui pengelolaan lahan pertanian, perkebunan, hingga unit usaha, sementara madrasah menjalin sinergi dengan komite sekolah untuk mengembangkan usaha produktif sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, PW LP Ma'arif NU Jawa Timur memperkenalkan Kurikulum Identitas Aswaja dan Nahdlatul Ulama sebagai model pendidikan Islam moderat yang dikembangkan untuk membentuk generasi berkarakter, adaptif, dan berwawasan kebangsaan.

Wakil Ketua PW LP Ma'arif NU Jawa Timur, Evi Fatimatur Rusdiyah, mengatakan kurikulum tersebut dirancang agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Materi pembelajaran disusun melalui pendekatan inovatif berbasis STE(I)M dengan konsep MISI, yang mengintegrasikan literasi digital, pembelajaran kolaboratif, serta penguatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan moderat bagi Generasi Z dan Generasi Alpha.

Selain memuat kajian keislaman seperti ijtihad, taqlid, bahtsul masail, Khittah Nahdliyah, dan Mabadi Khaira Ummah, kurikulum tersebut juga memperkuat tradisi amaliah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Maulid Nabi, Nisfu Sya'ban, tawassul, dan ziarah sebagai bagian dari pendidikan karakter.

Evi berharap pengalaman LP Ma'arif NU Jawa Timur dapat menjadi referensi bagi pengembangan pendidikan Islam moderat di tingkat internasional, termasuk di kawasan Bangsamoro, sehingga nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin dapat terus berkembang melalui jalur pendidikan.

Direktur RSUD dr Mohammad Zyn Sampang, Andy A. Hasan, membenarkan bahwa M merupakan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit tersebut. Namun, ia menegaskan penangkapan dilakukan di luar lingkungan rumah sakit, tepatnya di kediaman dokter yang bersangkutan.

"Saya belum mendapatkan informasi final dari pihak kepolisian. Saat ini proses hukumnya masih berjalan," kata Andy saat dikonfirmasi.

Andy menegaskan manajemen RSUD dr Mohammad Zyn menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap penyalahgunaan narkotika. Pegawai yang terbukti positif berdasarkan proses hukum akan dikenai sanksi tegas hingga pemberhentian.

"Kami tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba. Siapa pun yang dinyatakan positif oleh pihak kepolisian akan kami berhentikan dari pekerjaannya," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, manajemen rumah sakit langsung menggelar tes narkoba terhadap seluruh pegawai. Sampel pemeriksaan dikirim ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Selain itu, pihak rumah sakit juga berencana melaksanakan tes narkoba secara berkala guna memastikan seluruh pegawai terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Sampang, Iptu Yuda Julianto, membenarkan penangkapan kedua terduga pelaku. Menurutnya, keduanya diamankan saat diduga sedang menggunakan sabu dalam sebuah penggerebekan beberapa hari lalu.

"Benar, keduanya diamankan saat menggunakan sabu bersama. Untuk dokter yang bersangkutan, pihak keluarga mengajukan rehabilitasi karena berdasarkan hasil pemeriksaan sementara berstatus sebagai pengguna," ujar Yuda.

Polisi turut mengamankan juru parkir beserta barang bukti narkotika dalam jumlah kecil. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kedua terduga pelaku diduga membeli sabu secara patungan. Hingga kini, penyidik masih mendalami asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Ketua PC PMII Sampang, Latifah, menegaskan profesi dokter merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, dugaan keterlibatan tenaga medis dalam penyalahgunaan narkotika dinilai sebagai persoalan serius yang harus ditindak sesuai ketentuan hukum.

Menurut Latifah, apabila oknum dokter tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka selain dijatuhi sanksi pidana, yang bersangkutan juga harus dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik.

"Apabila keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pelaku patut dijatuhi sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Latifah.

Ia menilai pencabutan izin praktik secara permanen menjadi langkah penting untuk menjaga integritas profesi kedokteran, melindungi keselamatan pasien, serta memberikan efek jera terhadap pelaku.

Selain mendesak pemberian sanksi, PC PMII Sampang juga menyatakan dukungan penuh kepada Satresnarkoba Polres Sampang agar mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang melibatkan pihak lain.

"Kami mendukung dan mendesak Satresnarkoba Polres Sampang untuk menegakkan hukum secara berintegritas dan membongkar skandal narkoba yang menodai RSUD dr Mohammad Zyn.

Penegakan hukum yang konsisten bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga menjaga marwah profesi kedokteran dan memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sampang, dr. Zakky Sukmajaya, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait kasus tersebut.

Perlu diketahui, oknum dokter IGD RSUD dr Mohammad Zyn Sampang sebelumnya diamankan Satresnarkoba Polres Sampang bersama seorang juru parkir rumah sakit dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.