Pernyataan tersebut mengemuka dalam Halaqah Nasional ISNU bertajuk "Masa Depan Indonesia di Tengah Tekanan Ekonomi dan Geopolitik Global: Agenda Intelektual Nahdliyin di Awal Abad Kedua" yang digelar di Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri, Minggu (21/6/2026).

Mudir Aly JATMAN sekaligus mantan Ketua Umum PP ISNU, Prof. Dr. Ali Masykur Musa, menegaskan bahwa kapitalisme global selama ini menjadi tantangan serius bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Menurutnya, dominasi pasar bebas dan berbagai kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan asing berpotensi menggerus amanat konstitusi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.

"Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi pasar bagi kepentingan ekonomi global. Negara harus berdiri di atas kekuatan ekonomi rakyat, memperkuat sektor domestik, dan menjaga aset-aset strategis nasional dari dominasi pihak asing," tegas Ali Masykur.

Komisaris PLN tersebut menilai berbagai bentuk liberalisasi sektor publik harus dikritisi secara objektif karena berpotensi membuka ruang penguasaan asing terhadap sumber daya strategis yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kembali ideologi kerja dan ekonomi berbasis nilai-nilai kebangsaan guna menghadapi hegemoni kapitalisme global yang semakin kuat.
"Kita membutuhkan fondasi ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat. Kemandirian ekonomi bukan sekadar pilihan, tetapi syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah persaingan global," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Ketua ISNU Jawa Timur, Prof. KH Muhammad Afif Hasbullah, menyoroti meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, hingga keamanan energi nasional.

Menurutnya, tantangan tersebut menuntut lahirnya strategi ketahanan nasional yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga diperkuat oleh ketahanan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.

"Indonesia menghadapi era yang penuh disrupsi dan ketidakpastian. Karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan agar bangsa ini mampu bertahan sekaligus bersaing di tingkat global," kata Prof. Afif.

Rektor UIT Lirboyo Kediri, Dr. KH Reza Ahmad Zahid, menambahkan bahwa intelektual Nahdliyin memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekuatan spiritual dalam menjawab tantangan zaman.

Forum yang dihadiri ratusan kader ISNU dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menghasilkan komitmen untuk memperkuat peran intelektual Nahdliyin dalam membaca arah perubahan global, mengawal kepentingan rakyat, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia.

Halaqah Nasional ISNU juga menegaskan bahwa intelektual Nahdliyin tidak cukup hanya menjadi pengamat perubahan, tetapi harus hadir sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat dan penjaga kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi.

Menurut Bagus, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk memastikan hak peserta BPJS Kesehatan terpenuhi secara cepat, adil, dan bermutu.

“Pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan secara berkala agar kualitas layanan tetap terjaga dan hak peserta JKN terlindungi,” ujar Bagus, Sabtu (20/6/2026).

Selain pengawasan pelayanan, Bagus juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur meningkatkan kontrol terhadap pengelolaan dana kapitasi. Dana tersebut harus digunakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Ia menegaskan bahwa tertib administrasi klaim BPJS Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga keberlangsungan sistem JKN. Karena itu, seluruh rumah sakit, puskesmas, dan klinik dituntut menjunjung tinggi integritas, kepatuhan, dan profesionalisme dalam pengajuan maupun pengelolaan klaim.

Sebagai bentuk apresiasi, Rekan Indonesia Jawa Timur mendorong BPJS Kesehatan Deputi Wilayah VII memberikan penghargaan kepada fasilitas kesehatan yang menunjukkan integritas tinggi, patuh terhadap regulasi, serta konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN.

Sebaliknya, fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi, tidak transparan, atau tidak memenuhi standar tata kelola yang baik perlu mendapatkan evaluasi khusus melalui mekanisme "Rapor Merah" sebagai instrumen pembinaan dan perbaikan kinerja.

“Kami mendorong penerapan sistem penilaian yang objektif dan transparan. Fasilitas kesehatan yang berintegritas perlu diberikan penghargaan, sedangkan yang tidak patuh harus dievaluasi melalui Rapor Merah. Tujuannya bukan menghukum, melainkan mendorong perbaikan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tegasnya.

Rekan Indonesia Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, transparansi pengelolaan dana kapitasi, serta kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap regulasi demi terwujudnya sistem pelayanan kesehatan yang profesional, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Penyaluran bantuan dipusatkan di Balai Desa Tobai Barat dan berlangsung dengan tertib di bawah pengawasan aparatur desa serta petugas terkait. Sejak pagi, ratusan warga tampak memadati lokasi penyaluran untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan.

Program bantuan pangan tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, bantuan beras dan minyak goreng dinilai mampu meringankan beban ekonomi warga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Tobai Barat, Ardie Winata Saputra, mengatakan bahwa seluruh penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Hari ini kami menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng kepada 1.510 Keluarga Penerima Manfaat. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima," ujar Ardie.

Menurutnya, kehadiran program bantuan pangan menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ardie menambahkan, pemerintah desa akan terus mendukung dan mengawal setiap program sosial dari pemerintah agar pelaksanaannya berjalan lancar serta tepat sasaran.

"Kami berharap program bantuan pangan seperti ini dapat terus berlanjut karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bantuan ini sangat membantu warga dalam menghadapi berbagai kebutuhan rumah tangga," katanya.

Sementara itu, perangkat Desa Tobai Barat, Syamsul Arifin, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat melalui program bantuan pangan tersebut.

Menurutnya, bantuan beras dan minyak goreng menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Tobai Barat. Semoga program ini dapat terus berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh warga yang membutuhkan," tutur Syamsul.

Rasa syukur juga diungkapkan oleh para penerima manfaat. Mereka mengaku bantuan yang diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Salah seorang penerima bantuan, Astani, mengaku bersyukur karena bantuan beras dan minyak goreng yang diterimanya dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

"Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan ini. Beras dan minyak goreng yang kami terima sangat membantu kebutuhan keluarga kami dan tentu mengurangi beban ekonomi sehari-hari," ungkapnya.

Penyaluran bantuan berlangsung lancar hingga selesai. Pemerintah Desa Tobai Barat berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para penerima manfaat serta menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah kalangan mendorong agar forum tertinggi organisasi tersebut menetapkan Cirebon Raya sebagai lokasi pelaksanaan Muktamar mendatang. Selain memiliki rekam jejak historis yang kuat dalam perkembangan Islam Nusantara, kawasan Cirebon dinilai mampu menjadi titik temu berbagai kepentingan yang berkembang di internal NU.

Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozi, mengatakan Cirebon memiliki posisi penting dalam sejarah penyebaran Islam dan perkembangan tradisi pesantren di Indonesia.

“Cirebon sejak lama dikenal sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam di wilayah Pantura. Tradisi keilmuan yang tumbuh melalui jaringan pesantren hingga kini tetap menjaga sanad keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah,” ujarnya.

Menurutnya, Cirebon bukan sekadar wilayah administratif, melainkan salah satu simpul peradaban Islam Nusantara yang memiliki kedekatan historis dengan perjalanan NU.

Ia menyebut sejumlah pesantren besar yang menjadi bagian dari warisan keilmuan tersebut, di antaranya Buntet Pesantren, Babakan Ciwaringin, Gedongan, Kempek, hingga Balarante.

Dukungan serupa juga mengemuka dari sejumlah pengurus wilayah NU di berbagai daerah. Mereka menilai penunjukan Cirebon Raya dapat mengurangi potensi tarik-menarik kepentingan yang berpotensi mengganggu suasana muktamar.

Salah satu Ketua PWNU luar Jawa yang enggan disebutkan namanya menyatakan mayoritas PWNU menginginkan Muktamar ke-35 berlangsung dalam suasana yang teduh, bermartabat, dan jauh dari kesan keberpihakan terhadap kelompok tertentu.

“Cirebon dinilai mampu menjadi titik temu berbagai kepentingan sehingga proses muktamar dapat berjalan lebih kondusif dan berorientasi pada kemaslahatan organisasi,” katanya.

Sementara itu, pengamat sosial-keagamaan dan ke-NU-an, Hussen Sanusi, menilai pembahasan lokasi Muktamar ke-35 NU kini tidak lagi sekadar persoalan teknis penyelenggaraan, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika politik internal organisasi.
Menurutnya, beberapa daerah yang mengemuka sebagai kandidat tuan rumah memiliki konsekuensi politik tersendiri karena kerap dikaitkan dengan poros kepentingan tertentu.

“Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi yang semestinya menjadi ruang konsolidasi gagasan dan regenerasi kepemimpinan. Karena itu, lokasi pelaksanaan harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh elemen NU,” ujar Hussen.

Ia menilai kawasan Cirebon Raya memiliki posisi strategis karena berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta tidak berada dalam dominasi langsung kelompok-kelompok yang saat ini menjadi pusat kontestasi internal.

“Cirebon menawarkan ruang tengah yang relatif netral. Selain memiliki legitimasi historis sebagai pusat penyebaran Islam Nusantara, kawasan ini juga ditopang ekosistem pesantren yang kuat dan hidup,” katanya.

Menurut Hussen, pemilihan lokasi yang netral penting untuk menjaga kualitas demokrasi organisasi dan memberikan ruang yang lebih objektif bagi para muktamirin dalam menentukan arah kepemimpinan NU ke depan.

Ia mengingatkan bahwa Muktamar ke-35 NU harus menjadi momentum memperkuat nilai-nilai Khittah 1926, sekaligus membuktikan bahwa NU tetap mampu menjaga independensi organisasi di tengah dinamika politik yang berkembang.
“Yang harus dikedepankan adalah persatuan jam’iyah. Jangan sampai perdebatan mengenai lokasi muktamar justru memunculkan polarisasi yang berkepanjangan di kalangan warga NU,” tegasnya.

Munas dan Konbes NU di Kediri diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis, termasuk terkait penentuan tuan rumah Muktamar ke-35, yang dapat memperkuat soliditas organisasi serta menjaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

Penyaluran bantuan berlangsung di balai desa setempat dengan pengawasan langsung dari perangkat desa dan petugas terkait guna memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak sesuai data penerima manfaat yang telah ditetapkan.

Sejak pagi hari, ratusan warga tampak memadati lokasi penyaluran. Mereka datang secara bergiliran untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan. Proses distribusi berlangsung tertib dan lancar berkat koordinasi antara pemerintah desa dan petugas penyalur.

Bagi sebagian warga, bantuan tersebut menjadi angin segar di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Tidak sedikit penerima manfaat yang mengaku bantuan beras dan minyak goreng sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Tamberu Timur, Muhammad Samian, mengatakan bahwa program bantuan pangan merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan pemerintah dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat.

"Kami atas nama Pemerintah Desa Tamberu Timur mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan beras dan minyak goreng kepada masyarakat kami. Bantuan ini sangat berarti dan memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari," ujar Muhammad Samian.

Ia berharap program bantuan sosial semacam ini dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok ekonomi rentan.

Sementara itu, Sekretaris Desa Tamberu Timur, Indra Maulana, mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut, kata dia, merupakan hasil dari upaya pembaruan dan perbaikan data yang terus dilakukan pemerintah desa.

"Kami bersyukur karena jumlah KPM bertambah dibandingkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa proses pembenahan data yang kami lakukan mulai membuahkan hasil. Ke depan, kami akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dan melakukan validasi data agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran," katanya.

Indra menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk memastikan warga yang memenuhi syarat tidak terlewat dari berbagai program bantuan sosial pemerintah.

Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program bantuan. Karena itu, pihak desa akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memperbarui data penerima manfaat secara berkala.

Di sisi lain, kebahagiaan juga dirasakan para penerima bantuan. Azizah, salah seorang KPM, mengaku sangat bersyukur karena untuk pertama kalinya menerima bantuan beras dan minyak goreng dari pemerintah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Desa Tamberu Timur yang telah memperjuangkan masyarakat sehingga kami bisa menerima bantuan ini. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan keluarga kami," tuturnya.

Hal senada disampaikan Ningsih. Ia mengaku bantuan yang diterimanya sangat bermanfaat dan memberikan keringanan bagi ekonomi keluarga. Menurutnya, perhatian pemerintah melalui program bantuan pangan menjadi bukti bahwa kebutuhan masyarakat kecil tetap mendapat perhatian.

"Kami berharap program seperti ini terus berlanjut. Kami juga berharap Pemerintah Desa Tamberu Timur terus berbenah dan tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebelumnya kami belum pernah menerima bantuan seperti ini, sehingga bantuan kali ini benar-benar kami rasakan manfaatnya," pungkasnya.

Mengusung tema “Masa Depan Indonesia di Tengah Tekanan Ekonomi dan Geopolitik Global: Agenda Intelektual Nahdliyin di Awal Abad Kedua”, kegiatan ini akan berlangsung di Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo, Kota Kediri, pada Minggu, 21 Juni 2026.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, ulama, serta pemangku kebijakan untuk membahas berbagai tantangan strategis yang dihadapi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Penjabat Ketua PW ISNU Jawa Timur, Prof. Dr. H.M. Afif Hasbullah, yang juga bertindak sebagai ketua panitia, menegaskan bahwa kalangan intelektual Nahdliyin memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan gagasan dan solusi terhadap perubahan global yang berlangsung cepat dan penuh ketidakpastian.

“Ketegangan geopolitik dunia saat ini berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, keamanan energi, hingga ketahanan pangan nasional. Karena itu, diperlukan kontribusi nyata dari para sarjana Nahdlatul Ulama untuk merumuskan arah kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Prof. Afif.

Halaqoh Nasional akan dibagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama mengangkat tema “Menjaga Kedaulatan dan Keadilan Sosial” dengan menghadirkan Menteri Agama Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, Prof. Dr. H.M. Mas’ud Said, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Ketua KPAI Dr. Aris Adi Leksono, Komisioner Ombudsman RI Dr. Abdul Ghoffar, serta Prof. Afif Hasbullah.

Sementara sesi kedua bertema “Membangun Ketahanan Ekonomi dan Sumber Daya Nasional” menghadirkan Ketua Umum PP ISNU Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, Ketua Umum JATMAN Prof. Dr. KH Ali Masykur Musa, Direktur Wahid Institute Yenny Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Rektor UIT Kediri Dr. KH Reza Ahmad Zahid, dan Ketua KPI Pusat Ubaidillah.

Menurut Prof. Afif, pembangunan ketahanan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Indonesia juga harus memperkuat aspek spiritual, sosial, dan moral sebagai fondasi utama menghadapi tantangan abad kedua NU.

“Kita harus membangun ketahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Tidak hanya dalam aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga ketangguhan spiritual dan sosial masyarakat,” tegasnya.

Melalui forum ini, ISNU Jawa Timur berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi Nahdlatul Ulama maupun pemerintah dalam menjawab tantangan nasional dan global di masa mendatang.

Prosesi pengesahan dipimpin Ketua Panitia Muhammad Hafidz, ST., ME., serta dihadiri jajaran Dewan Pertimbangan Cabang (DPC) PSHT Tulungagung, yakni Kang Mas Gusti Aryo Sentosa dan Tubagus Rudi. Turut hadir dewan pengesahan dari berbagai daerah, para pendamping pelatih, serta pengurus PSHT Cabang Tulungagung.

Dalam sambutannya, perwakilan PSHT Cabang Tulungagung, Mas Dana, menegaskan bahwa nilai persaudaraan harus menjadi fondasi utama bagi seluruh warga PSHT. Menurutnya, kebersamaan dan kekompakan merupakan modal penting dalam menjaga eksistensi organisasi di tengah berbagai tantangan yang ada.

“Persaudaraan harus menjadi prioritas utama bagi seluruh warga PSHT. Kita harus menjaga kebersamaan, kekompakan, dan terus menjunjung tinggi ajaran luhur yang diwariskan para pendiri,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan para warga yang baru disahkan agar senantiasa menjaga nama baik organisasi, berperilaku berbudi pekerti luhur, memahami nilai benar dan salah, serta mampu menjadi teladan di tengah kehidupan bermasyarakat.

PSHT Cabang Tulungagung juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan harmonis dengan seluruh perguruan pencak silat dan elemen masyarakat lainnya guna menciptakan suasana yang damai, guyub, dan rukun di Kabupaten Tulungagung.

Pengesahan Calon Warga Tahun 2026 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai persaudaraan, memperkokoh komitmen terhadap ajaran luhur PSHT, serta meningkatkan kontribusi organisasi dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial.

Dengan berakhirnya kegiatan secara aman dan lancar, PSHT Cabang Tulungagung berharap para warga baru mampu menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mengamalkan nilai-nilai PSHT dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Umum 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera, Mas Dana, menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya pembangunan jalan yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas, mendukung aktivitas kawasan waduk, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah.

Pembangunan Jalan Inspeksi Lingkar Waduk Wonorejo memiliki panjang sekitar 3,8 kilometer dengan lebar 4 meter dan ketebalan beton 15 sentimeter. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi sarana penunjang yang mampu meningkatkan konektivitas kawasan sekaligus memperkuat potensi wisata Waduk Wonorejo sebagai salah satu destinasi unggulan Kabupaten Tulungagung.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera turut melakukan peninjauan lapangan.

Berdasarkan hasil proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta I (PJT I), proyek tersebut dikerjakan oleh PT Gendis Cikal Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp4.041.603.240 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Pihak pelaksana proyek menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan oleh PJT I selaku pemilik pekerjaan.

Mas Dana menilai dimulainya pembangunan jalan tersebut merupakan bukti nyata hadirnya pembangunan yang selama ini menjadi harapan masyarakat sekitar Waduk Wonorejo.
"Alhamdulillah, pembangunan Jalan Lingkar Waduk Wonorejo yang selama ini dinantikan masyarakat akhirnya mulai dikerjakan.

Kami memberikan apresiasi kepada PJT I atas realisasi pembangunan ini dan berharap pelaksana proyek dapat menjaga kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan," ujar Mas Dana.

Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh pelaksana dan pemilik pekerjaan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan secara konstruktif.

Karena itu, 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal jalannya pembangunan agar terlaksana secara transparan, tepat waktu, dan menghasilkan kualitas yang sesuai dengan harapan publik.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pembangunan ini. Pengawasan publik merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi warga," tegasnya.

Pihaknya menegaskan bahwa pengawalan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Selain itu, pengawasan masyarakat juga dinilai penting guna memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar mutu konstruksi, serta dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh masyarakat sekitar.

Dengan dimulainya pembangunan Jalan Inspeksi Lingkar Waduk Wonorejo, masyarakat berharap proyek tersebut dapat selesai tepat waktu dan menjadi infrastruktur yang kokoh, aman, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Tulungagung.

Oknum tersebut diketahui berinisial ABD.H LM, yang saat ini tercatat sebagai pegawai PPPK pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang. Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya foto yang memperlihatkan yang bersangkutan berada dalam kegiatan pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 di salah satu hotel di Surabaya.

Beredarnya foto tersebut memicu berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Pasalnya, status yang bersangkutan sebagai PPPK dinilai berpotensi bertentangan dengan sejumlah ketentuan rekrutmen petugas sensus yang selama ini diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan sejumlah pengumuman resmi rekrutmen Mitra Statistik dan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang diterbitkan BPS di berbagai daerah, salah satu syarat utama peserta adalah bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI maupun Polri. Ketentuan tersebut diterapkan untuk menjaga independensi, profesionalitas, serta pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat umum.

Sebagaimana diketahui, PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga status PPPK secara hukum masuk dalam kategori ASN.

Jika informasi mengenai keterlibatan oknum PPPK tersebut terbukti benar, maka publik menilai perlu ada penjelasan resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang terkait mekanisme seleksi yang digunakan dalam perekrutan petugas Sensus Ekonomi 2026.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan apakah terdapat kebijakan khusus atau dispensasi tertentu yang memungkinkan seorang ASN, dalam hal ini PPPK, mengikuti kegiatan yang secara umum diperuntukkan bagi tenaga mitra statistik non-ASN.

Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan program strategis nasional yang membutuhkan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan sejak awal proses rekrutmen.

Di sisi lain, keterlibatan ASN dalam aktivitas di luar tugas kedinasan juga harus memperhatikan ketentuan kepegawaian yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun mengganggu pelaksanaan tugas utama sebagai aparatur pemerintah.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari ABD.H LM terkait status dan keterlibatannya dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2026 tersebut.

Pihak BPS Kabupaten Sampang juga belum memberikan penjelasan apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai petugas resmi, peserta pelatihan, atau memiliki kapasitas lain dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, sejumlah kalangan mendesak agar BPS melakukan klarifikasi terbuka guna menghindari munculnya spekulasi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sampang.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait agar polemik rekrutmen petugas Sensus Ekonomi 2026 dapat diselesaikan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desakan tersebut muncul setelah KPW Rekan Indonesia Jawa Timur menilai capaian UHC di Kabupaten Blitar masih belum optimal. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan dari pemerintah.

Menurut KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran. Masih adanya warga yang menghadapi kendala kepesertaan maupun pembiayaan layanan kesehatan menjadi indikator bahwa sistem perlindungan kesehatan daerah perlu diperkuat.

Karena itu, organisasi tersebut meminta Bupati Blitar mengambil langkah konkret dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program kesehatan daerah, termasuk percepatan perluasan kepesertaan JKN dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Selain evaluasi program, KPW Rekan Indonesia Jawa Timur juga mendorong adanya keterbukaan informasi terkait data kepesertaan BPJS Kesehatan dan perkembangan capaian UHC di Kabupaten Blitar. Transparansi dinilai penting untuk memastikan publik dapat mengawasi dan menilai komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.

Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan secara nyata.

"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Blitar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kepesertaan JKN dan percepatan Universal Health Coverage. Hak masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Apabila terdapat pejabat yang tidak mampu memenuhi target pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh demi kepentingan rakyat," tegas Bagus Romadon.

Lebih lanjut, KPW Rekan Indonesia Jawa Timur menyatakan bahwa pencapaian UHC bukan sekadar target administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan yang merata kepada seluruh warga. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan kepesertaan maupun keterbatasan biaya.

Desakan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

KPW Rekan Indonesia Jawa Timur berharap Pemerintah Kabupaten Blitar segera mengambil langkah nyata untuk mempercepat terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat.