Ketua Pelaksana Tugas (Plt.) FORKOM Karangdurin, Fawaid, mengatakan bahwa penyaluran bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari kepedulian FORKOM Karangdurin terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan.

“Gerakan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat Karangpenang yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih,” ujar Fawaid.

Fawaid juga berharap Pemerintah Daerah dapat turut hadir dan memberikan perhatian serta bantuan kepada masyarakat di wilayah Karangpenang yang terdampak kekeringan.

Menurutnya, persoalan kekeringan dan keterbatasan akses terhadap air bersih membutuhkan perhatian bersama. Tidak hanya dari masyarakat dan organisasi sosial, tetapi juga dari pemerintah melalui langkah-langkah penanganan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Juhari, salah seorang warga Karangpenang, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus FORKOM Karangdurin atas bantuan air bersih yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus FORKOM Karangdurin atas bantuan air bersih ini. Bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan air akibat kekeringan,” ungkap Juhari.

Penyaluran air bersih ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial FORKOM Karangdurin kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus mendorong berbagai pihak untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan.

Dukungan terhadap operasional Mobil Sehat tersebut datang dari Nurhadi, S.Pd., M.H., melalui bantuan berupa stretcher, landasan stretcher, tabung oksigen, dan rotary untuk melengkapi fasilitas Mobil Sehat REKAN Indonesia ke-3.

Ketua KPD REKAN Indonesia Kota Kediri, Abdul Rachman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian serta dukungan yang diberikan Nurhadi.

«“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Nurhadi, S.Pd., M.H., atas bantuan stretcher, landasan stretcher, tabung oksigen, dan rotary untuk Mobil Sehat REKAN Indonesia ke-3. Bantuan ini sangat berarti untuk menunjang kesiapan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdul Rachman.»

Menurut Abdul Rachman, kelengkapan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan Mobil Sehat, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan transportasi ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ia menegaskan, Mobil Sehat REKAN Indonesia hadir untuk memberikan layanan antar-jemput pasien berobat secara gratis, terutama bagi warga yang mengalami keterbatasan akses transportasi.

«“Mobil Sehat ini kami hadirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada warga yang kesulitan berobat hanya karena terkendala transportasi,” tegasnya.»

Nurhadi: Semoga Semakin Banyak Masyarakat Terbantu

Sementara itu, Nurhadi, S.Pd., M.H., mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

«“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Mobil Sehat REKAN Indonesia memiliki peran penting dalam membantu warga yang membutuhkan transportasi untuk berobat. Semoga keberadaan Mobil Sehat ini semakin banyak membantu masyarakat,” ujar Nurhadi.»

Menurut Nurhadi, akses terhadap pelayanan kesehatan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan rumah sakit, puskesmas, maupun tenaga kesehatan. Akses tersebut juga harus mencakup kemampuan masyarakat untuk mencapai fasilitas kesehatan ketika membutuhkan pelayanan atau pertolongan.

Karena itu, keberadaan sarana transportasi kesehatan berbasis sosial dinilai dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian nyata dalam membantu masyarakat.

Mobil Sehat REKAN Indonesia ke-3: Bukan Sekadar Kendaraan

Abdul Rachman menambahkan, hadirnya Mobil Sehat REKAN Indonesia ke-3 merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memperluas manfaat pelayanan sosial dan kesehatan kepada masyarakat.

«“Ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah sarana untuk membantu masyarakat. Ketika ada warga yang membutuhkan bantuan untuk berobat, Mobil Sehat REKAN Indonesia diharapkan bisa hadir memberikan solusi,” katanya.»

REKAN Indonesia berharap dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk bersama Nurhadi, dapat terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat.

Menurut Abdul Rachman, pelayanan kesehatan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi sosial, wakil rakyat, dunia usaha, dan masyarakat dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

«“Semoga sinergi dan kepedulian ini terus berlanjut. REKAN Indonesia akan terus berkomitmen hadir untuk rakyat dan memberikan manfaat nyata, khususnya dalam membantu masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” pungkas Abdul Rachman.»

Mobil Sehat REKAN Indonesia ke-3 diharapkan menjadi bagian dari gerakan pelayanan sosial yang semakin dekat dengan masyarakat—karena akses untuk berobat seharusnya tidak terhambat hanya karena persoalan transportasi.

Rombongan dipimpin Ketua KPW REKAN Indonesia Jawa Timur Bagus Romadon, didampingi Ketua KPW REKAN Indonesia Sumatera Utara Iko Riansyah dan Ketua KPD REKAN Indonesia Kabupaten Blitar Hadi Purwantoro, serta sejumlah anggota.

Kedatangan rombongan disambut jajaran RSUD Srengat. Pertemuan berlangsung terbuka dengan membahas berbagai aspek pelayanan, mulai dari akses masyarakat, inovasi pelayanan, digitalisasi, komunikasi publik, hingga upaya rumah sakit meningkatkan kenyamanan pasien dan keluarga pasien.

Bagus Romadon menegaskan, kunjungan tersebut bukan dalam rangka studi banding, melainkan bagian dari upaya REKAN Indonesia membangun komunikasi langsung dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan studi banding. Kami hadir untuk menjalin sinergitas, membangun komunikasi, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Bagus.

Menurut Bagus, fungsi organisasi masyarakat tidak semata-mata muncul ketika terjadi persoalan atau pengaduan. Pengawasan terhadap pelayanan publik, kata dia, juga harus dibangun melalui komunikasi dan dialog dengan penyelenggara layanan.

REKAN Indonesia Jawa Timur, lanjutnya, telah melakukan komunikasi dengan sejumlah fasilitas kesehatan di beberapa daerah, di antaranya Nganjuk, Kediri, Jombang, Tulungagung, dan kini Blitar.

“Kami tidak hanya hadir ketika ada persoalan. Kalau pelayanan sudah berjalan baik, tentu kami apresiasi dan dukung. Tetapi kalau ada hal yang perlu diperbaiki, kami akan menyampaikan masukan secara konstruktif,” katanya.

Bagus menekankan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi secara adil, mudah diakses, transparan, dan sesuai ketentuan.

“Kami tidak datang untuk mencari kesalahan. Prinsip kami adalah mengawal hak masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dan rumah sakit agar pelayanan terus meningkat,” tegasnya.

REKAN Indonesia: Sinergitas Harus Berujung pada Manfaat
Ketua KPW REKAN Indonesia Sumatera Utara Iko Riansyah menilai keterbukaan rumah sakit terhadap organisasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang sehat.

Menurut Iko, pelayanan kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada rumah sakit. Pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan penyelenggara layanan memiliki peran masing-masing dalam memastikan hak kesehatan masyarakat terpenuhi.

“Kami mengapresiasi keterbukaan RSUD Srengat. Sinergitas seperti ini penting karena pelayanan kesehatan membutuhkan komunikasi dan partisipasi semua pihak,” ujar Iko.

Ia berharap komunikasi lintas daerah yang dibangun REKAN Indonesia tidak berhenti pada kunjungan seremonial, tetapi dapat menghasilkan pertukaran gagasan dan perbaikan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Yang paling penting bukan sekadar bertemu, tetapi bagaimana sinergitas ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Iko juga berharap berbagai inovasi pelayanan yang telah diterapkan di RSUD Srengat dapat menjadi referensi bagi fasilitas kesehatan di daerah lain. Sebaliknya, pengalaman dari daerah lain juga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan pelayanan di Blitar.

Soroti Antrean Digital dan Pengurangan Plastik
Sementara itu, Ketua KPD REKAN Indonesia Kabupaten Blitar Hadi Purwantoro memberikan apresiasi terhadap sejumlah inovasi pelayanan yang diterapkan RSUD Srengat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerapan sistem antrean digital pada sejumlah tahapan pelayanan. Menurut Hadi, sistem tersebut membantu membuat alur pelayanan lebih tertib dan mengurangi penumpukan antrean di titik-titik layanan.

“Kami melihat sistem antrean digital sudah diterapkan dalam berbagai tahapan pelayanan. Ini positif karena masyarakat mendapatkan proses pelayanan yang lebih tertib dan nyaman,” ujar Hadi.

Selain digitalisasi pelayanan, Hadi juga menyoroti langkah RSUD Srengat dalam mengurangi penggunaan plastik di depo obat atau farmasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas rumah sakit tidak hanya menyangkut pelayanan medis, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan.

“Pengurangan penggunaan plastik di depo obat merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Pelayanan kesehatan juga harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan,” katanya.

Hadi berharap inovasi tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan internal, tetapi terus dikembangkan dan menjadi bagian dari budaya pelayanan rumah sakit.

Direktur RSUD Srengat Buka Ruang Kritik
Dalam pertemuan tersebut, Direktur RSUD Srengat dr. Tri Wahyuning Rahmawati, MMRS, menyampaikan keterbukaan pihak rumah sakit terhadap kritik, saran, dan masukan masyarakat.

Menurutnya, kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam proses evaluasi untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki sekaligus mempertahankan pelayanan yang telah berjalan baik.

Sikap terbuka tersebut dinilai menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi dua arah antara rumah sakit dan masyarakat sebagai penerima layanan.

REKAN Indonesia Tegaskan Komitmen Pengawasan Konstruktif
REKAN Indonesia menegaskan akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah.

Organisasi tersebut menyatakan pengawasan publik tidak harus selalu dilakukan melalui kritik terbuka ketika terjadi persoalan. Dialog, pemantauan, dan komunikasi langsung dengan penyelenggara layanan juga dinilai penting untuk mencegah persoalan sekaligus mendorong perbaikan.

Kunjungan ke RSUD Srengat menjadi bagian dari rangkaian komunikasi REKAN Indonesia Jawa Timur dengan fasilitas pelayanan kesehatan di sejumlah daerah.

REKAN Indonesia berharap sinergitas antara pemerintah, rumah sakit, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil terus diperkuat, terutama dalam aspek mutu pelayanan, aksesibilitas, transparansi, digitalisasi, kenyamanan pasien, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan bukan sekadar banyaknya inovasi yang diterapkan, melainkan sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, adil, berkualitas, dan sesuai dengan haknya.

Kegiatan bertajuk “Berbagi Kebahagiaan, Menebar Kepedulian, Meraih Kebaikan” tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-5 sekaligus menyambut Kongres ke-2 PJS. Suasana berlangsung hangat, dengan anak yatim, kaum dhuafa, lansia, serta masyarakat setempat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua Panitia, Hanafi, menyampaikan bahwa santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian PJS kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Ia berharap kegiatan sederhana itu dapat menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima santunan.

“Jangan melihat dari apa yang diberikan, tetapi lihatlah kepedulian dan niat baik yang kami bawa. Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa membawa kebahagiaan dan sedikit membantu kebutuhan saudara-saudara kita,” ujar Hanafi.

Sementara itu, Ketua PJS Sampang, Varis Reza Malik, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Dharma, para lansia, serta seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung kegiatan tersebut.

Ia juga mengapresiasi kekompakan para wartawan yang tergabung dalam PJS. Menurutnya, di usia organisasi yang memasuki tahun kelima, kekompakan tersebut menjadi modal penting untuk terus menjalankan kegiatan sosial dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh wartawan yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Sampang. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih tetap kompak dan bisa bersama-sama berbagi kepada anak-anak yatim yang ada di Kecamatan Camplong,” kata Varis.

Di hadapan anak-anak yatim, Varis juga menyampaikan pesan yang lebih personal. Ia meminta doa agar para wartawan yang tergabung dalam PJS dapat menjadi pribadi yang sukses sekaligus bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Adik-adik, hari ini kakak-kakak wartawan sedang memperingati ulang tahun PJS yang kelima. Kakak-kakak yang hadir di sini ingin meminta doa dari adik-adik semua. Semoga kami menjadi orang-orang yang sukses dan selalu bisa memberikan manfaat kepada nusa dan bangsa,” tuturnya.

Menurut Varis, profesi wartawan memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, keberadaan PJS diharapkan tidak hanya hadir melalui pemberitaan, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Wartawan ini merupakan salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia. Tugas kami bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga berusaha hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa. Senyum dan kebahagiaan tampak dari para penerima santunan yang hadir.

Melalui kegiatan tersebut, PJS Sampang ingin menjadikan peringatan HUT ke-5 bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antara insan pers dengan masyarakat.

Informasi tersebut disampaikan KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Sabtu (5/9/2026), di Kediri, Jawa Timur.

Di Sidoarjo, dugaan kejadian tersebut dilaporkan terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin. Berdasarkan materi publikasi yang beredar, jumlah penerima yang disebut terdampak mencapai 664 santri dan siswa.

Sementara di Nganjuk, sedikitnya 170 orang disebut mengalami dampak serupa. Mereka antara lain berasal dari SMAN 3 Nganjuk dan sejumlah sekolah dasar di wilayah sekitar. Makanan yang dikonsumsi disebut berasal dari SPPG Nganjuk Begadung 2.

Adapun di Jombang, puluhan siswa SMPN 1 Kabuh juga dilaporkan mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi menu MBG.

Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai keracunan akibat makanan MBG. Penyebab kejadian tetap harus dibuktikan melalui investigasi resmi, pemeriksaan medis, serta pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan maupun bahan terkait.

Rekan Indonesia Minta SPPG Diperiksa Menyeluruh

Menanggapi munculnya sejumlah laporan tersebut, KPW Rekan Indonesia Jawa Timur mendesak Dinas Kesehatan Jawa Timur bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur SPPG yang memasok makanan kepada sekolah dan pesantren terdampak.

Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

«“Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, dapur SPPG harus ditutup sementara sampai dinyatakan aman dan memenuhi ketentuan,” kata Bagus Romadon.»

Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada saat makanan telah dibagikan kepada penerima. Pemeriksaan harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, sanitasi, kualitas air, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi makanan.

“Jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi anak justru menimbulkan persoalan kesehatan baru. Keselamatan penerima MBG harus menjadi yang utama,” tegasnya.

Jangan Tunggu Korban Bertambah

Rekan Indonesia juga meminta pemerintah tidak menganggap laporan tersebut sebagai persoalan biasa. Setiap kejadian yang melibatkan banyak penerima makanan harus segera ditangani dengan pendekatan preventif, transparan, dan berbasis hasil pemeriksaan ilmiah.

Selain pemeriksaan terhadap dapur SPPG, pemerintah diminta memastikan adanya evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan standar keamanan pangan yang diterapkan di seluruh titik layanan MBG.

“Kalau memang ada kelalaian atau pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Jangan menunggu kejadian yang lebih besar baru dilakukan evaluasi,” ujar Bagus.

Namun, Rekan Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses investigasi pemerintah dan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan.

“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta agar semua dugaan dibuktikan secara objektif. Kalau ternyata makanan aman, sampaikan hasilnya kepada publik. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan,” tegas Bagus Romadon.

Program MBG merupakan program berskala besar yang menyasar anak-anak dan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, menurut Rekan Indonesia, standar keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program tersebut.

Makanan bergizi tidak cukup hanya gratis. Makanan yang diberikan kepada anak-anak juga harus dipastikan sehat, higienis, aman, dan layak dikonsumsi.

Perkara tersebut melibatkan Rusli (53) sebagai korban dengan Sahrawi (50) dan Sandi (35) sebagai pihak yang sebelumnya dilaporkan ke kepolisian. Kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan setelah menjalani proses mediasi yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam kesepakatan tersebut, Rusli menyatakan telah memaafkan Sahrawi dan Sandi serta mencabut laporan yang sebelumnya disampaikan kepada kepolisian.

Kasus itu bermula pada Selasa (25/8/2026) sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu, Rusli mengaku mengalami penganiayaan ketika bertamu di rumah Mat Naji, Dusun Sombernangah.

Berdasarkan keterangannya, Rusli mengaku dipukul Sahrawi hingga mengalami memar di bagian bawah mata kanan. Tidak lama kemudian, Sandi disebut datang membawa celurit dan mengayunkannya ke arah Rusli. Namun, ayunan senjata tajam tersebut tidak mengenai korban.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan Rusli ke Polsek Banyuates untuk diproses sesuai hukum.

Namun, setelah dilakukan mediasi dengan melibatkan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat, kedua pihak akhirnya memilih mengakhiri persoalan tersebut secara damai.

Dalam pertemuan di Polsek Banyuates, Jumat (4/9/2026), Sahrawi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Rusli dan keluarganya.

“Saya memohon maaf kepada Bapak Rusli dan keluarganya atas perbuatan saya dan anak saya. Saya khilaf dan hal ini tidak akan terulang kembali,” ujar Sahrawi.

Sahrawi juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang ikut membantu mempertemukan kedua belah pihak, di antaranya Chotibul Umam, mantan Kepala Desa Tlagah, dan H. Mahrus.

“Terima kasih kepada Bun Umam (eks Kades Tlagah) dan H. Mahrus yang telah membantu menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Sementara itu, Rusli menegaskan telah memaafkan Sahrawi dan Sandi. Ia memilih tidak memperpanjang persoalan setelah tercapai kesepakatan damai.

“Saya sudah memaafkan dan tidak dendam dengan ini. Mari sama-sama jadikan pembelajaran. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Cukup sekali terjadi di hidup saya,” tutur Rusli.

Terpisah, Kapolsek Banyuates Iptu Siswanto membenarkan penyelesaian perkara tersebut melalui jalur mediasi.

“Iya, benar, Mas. Permasalahan itu sudah diselesaikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Korban juga telah mencabut laporannya dari kepolisian,” terang Siswanto.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, perkara yang sebelumnya memicu perhatian warga itu kini dinyatakan selesai secara kekeluargaan, berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kebakaran tersebut diduga dipicu aksi pembakaran yang dilakukan oleh anak pemilik rumah berinisial YS. Saat peristiwa terjadi, Siti diketahui sedang tidak berada di rumah.

Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan, YS diduga sengaja membakar rumah tersebut. Warga juga menyebut YS diduga mengalami gangguan kejiwaan. Namun, informasi mengenai kondisi kejiwaan YS tersebut belum dapat dipastikan secara medis maupun melalui keterangan resmi dari pihak berwenang.

“Itu dibakar oleh anaknya sendiri. Saat itu orang tuanya tidak ada di rumah,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Usai kebakaran, YS kemudian diamankan oleh anggota Polsek Ketapang dan dibawa ke Mapolsek Ketapang untuk penanganan lebih lanjut.

Kapolsek Ketapang AKP Kusmanto membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Ia juga membenarkan bahwa kebakaran diduga terjadi akibat rumah sengaja dibakar oleh anak pemiliknya.

“Pemicunya itu dibakar oleh anaknya,” kata AKP Kusmanto saat dikonfirmasi.

Menurut Kusmanto, YS masih diamankan di Polsek Ketapang. Polisi selanjutnya melakukan penanganan sesuai prosedur untuk mengungkap secara jelas penyebab dan kronologi kejadian tersebut.

“Terduga pelaku masih kita amankan dan saat ini ada di Polsek Ketapang,” ujarnya.

Akibat kebakaran itu, rumah milik Siti mengalami kerusakan berat dengan total kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp100 juta.

Beruntung, kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Polisi masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap terduga pelaku dan peristiwa kebakaran tersebut.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas membuat suasana acara semakin menarik ketika meminta peserta menebak kepanjangan dari PAN di hadapan para kader dan undangan.
Setelah memberikan kesempatan kepada sejumlah peserta, Zulhas kemudian menunjuk seorang pria yang berdiri tepat di hadapannya untuk naik ke atas panggung.

Pertanyaan sederhana itu kemudian mendapat jawaban yang tak biasa.

Pria tersebut menjawab, “Partai Anak Nahdliyyin.”
Jawaban itu langsung dibenarkan Zulhas. Bahkan, sebagai bentuk apresiasi, pria tersebut mendapat hadiah berupa paket umrah.
Momen tersebut sontak menjadi perhatian. Sosok yang dipanggil ke atas panggung itu diketahui bernama Mastuki, kader PAN asal Sampang, Madura.

Mastuki bukan sekadar peserta biasa. Ia diketahui menjabat sebagai Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kabupaten Sampang.

Namanya juga pernah muncul dalam kontestasi politik lokal. Pada Pemilu 2024, Mastuki maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sampang. Namun, langkahnya belum berbuah kursi di parlemen.

Sinyal Politik PAN?
Pernyataan “Partai Anak Nahdliyyin” yang kemudian dibenarkan langsung oleh Zulhas menjadi sorotan karena PAN selama ini memiliki sejarah politik yang kuat dengan lingkungan Muhammadiyah.

Momen di Malang tersebut pun dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika pendekatan politik PAN dalam memperluas basis dukungan menjelang Pemilu 2029.

Apalagi, PAN telah memasang target besar untuk masuk tiga besar perolehan suara pada Pemilu 2029.
Dengan basis Nahdliyyin yang sangat luas, pendekatan kepada kelompok tersebut berpotensi menjadi salah satu strategi PAN untuk memperbesar ceruk elektoralnya.

Namun, apakah istilah “Partai Anak Nahdliyyin” sekadar gurauan dalam panggung perayaan HUT PAN atau menjadi sinyal politik yang lebih serius?

Jawabannya akan terlihat dari sejauh mana PAN mampu menerjemahkan kedekatan simbolik tersebut menjadi dukungan politik nyata pada Pemilu 2029.

Momen singkat di atas panggung itu akhirnya memunculkan satu pertanyaan besar: apakah PAN sedang memperluas rumah politiknya hingga ke basis Nahdliyyin?

Sorotan tersebut disampaikan Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Jawa Timur dalam pertemuan Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, bersama Ketua KPD Rekan Indonesia Kabupaten Blitar, Hadi Purwanto, dengan Nurhadi, S.Pd., M.H.

Pertemuan itu membahas kondisi kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, akses pelayanan kesehatan, hingga perlindungan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Blitar dan Tulungagung.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 30 Juni 2026 yang menjadi bahan pembahasan, kedua daerah tersebut masih masuk kategori Zona Perhatian Khusus (Bottom 4) Jawa Timur dari sisi cakupan kepesertaan JKN.

Kabupaten Blitar memiliki jumlah penduduk 1.268.369 jiwa. Dari jumlah tersebut, peserta JKN tercatat 1.020.983 jiwa atau 80,50 persen. Namun, peserta yang berstatus aktif hanya 767.067 jiwa atau 60,48 persen.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tulungagung. Dari total penduduk 1.142.607 jiwa, peserta JKN mencapai 968.013 jiwa atau 84,72 persen. Sementara peserta aktif hanya 704.957 jiwa atau 61,70 persen.

Angka tersebut masih terpaut cukup jauh dari rata-rata Jawa Timur yang mencapai 96,89 persen untuk cakupan kepesertaan dan 77,85 persen untuk peserta aktif.

Data tersebut menunjukkan persoalan JKN di kedua daerah tidak berhenti pada rendahnya jumlah masyarakat yang terdaftar. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan peserta yang sudah terdaftar tetap aktif sehingga benar-benar dapat mengakses layanan kesehatan ketika membutuhkan.

Rekan Indonesia: UHC Jangan Berhenti di Angka
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, meminta Pemerintah Kabupaten Blitar menjadikan percepatan UHC sebagai agenda prioritas.

Menurutnya, keberhasilan UHC tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya warga yang tercatat sebagai peserta JKN. Status kepesertaan aktif dan kemudahan akses pelayanan harus menjadi ukuran utama.

“Kami mendorong Kabupaten Blitar segera mempercepat UHC. Tetapi UHC jangan hanya menjadi angka di atas kertas. Yang paling penting adalah masyarakat memiliki kepesertaan aktif dan ketika sakit bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Bagus.

Ia meminta pemerintah daerah memperkuat pendataan masyarakat miskin dan rentan, mempercepat penyelesaian kepesertaan nonaktif, serta meningkatkan koordinasi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah desa, rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Ketua KPD Rekan Indonesia Kabupaten Blitar, Hadi Purwanto, menilai persoalan administrasi dan kemampuan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

“Jangan sampai warga sudah sakit tetapi masih bingung bagaimana mendapatkan pelayanan. Pemerintah harus hadir memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan jaminan kesehatan,” kata Hadi.

Tulungagung Juga Masih Punya Pekerjaan Besar
Rekan Indonesia juga menyoroti kondisi JKN di Kabupaten Tulungagung. Dengan cakupan kepesertaan sebesar 84,72 persen dan peserta aktif hanya 61,70 persen, pemerintah daerah dinilai masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan perlindungan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat.

Kelompok miskin dan rentan, pekerja informal serta masyarakat yang berpotensi mengalami kendala pembayaran iuran dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.

Selain memperluas cakupan, pemerintah daerah juga didorong membangun mekanisme pengaktifan kepesertaan yang cepat, sederhana dan tidak berbelit ketika masyarakat membutuhkan pelayanan medis.

Nurhadi: UHC Harus Bisa Dirasakan Masyarakat
Nurhadi, S.Pd., M.H., mengapresiasi perhatian Rekan Indonesia terhadap persoalan JKN di Blitar dan Tulungagung.
Menurutnya, keberhasilan UHC harus diukur dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat, bukan semata dari capaian angka kepesertaan.

“UHC tidak boleh berhenti pada angka kepesertaan, tetapi harus memastikan masyarakat dapat berobat dengan mudah, cepat, layak dan tanpa terbebani persoalan biaya,” ujar Nurhadi.

Ia juga menyoroti masih adanya potensi persoalan ketika masyarakat yang telah terdaftar ternyata memiliki status kepesertaan tidak aktif saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Jangan sampai ada warga yang sudah terdaftar, tetapi kepesertaannya tidak aktif ketika membutuhkan pelayanan. Pemerintah harus memastikan data masyarakat selalu diperbarui dan persoalan kepesertaan dapat diselesaikan secara cepat,” tegasnya.

Nurhadi mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah desa, rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pengaduan Warga Jangan Berhenti di Meja Administrasi
Pertemuan tersebut juga menyoroti mekanisme pengaduan masyarakat. Rekan Indonesia menilai masyarakat harus memiliki saluran pengaduan yang mudah dijangkau ketika menghadapi persoalan kepesertaan maupun pelayanan kesehatan.
Nurhadi menegaskan, setiap pengaduan harus berujung pada penyelesaian.

“Masyarakat harus tahu ke mana menyampaikan keluhan ketika menghadapi masalah. Pengaduan tidak boleh berhenti sebagai laporan, tetapi harus ditindaklanjuti sampai ada penyelesaian,” katanya.

Hak Kesehatan Bukan Sekadar Target Administratif
Rekan Indonesia menilai persoalan JKN tidak semestinya dipandang hanya sebagai target administratif pemerintah. Jaminan kesehatan berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

Penyelenggaraan jaminan sosial nasional juga memiliki landasan melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Karena itu, percepatan UHC dinilai harus diarahkan pada terciptanya perlindungan kesehatan yang nyata, terutama bagi masyarakat miskin, rentan dan kelompok yang selama ini berisiko kehilangan akses pelayanan akibat persoalan kepesertaan.

Rekan Indonesia Siap Kawal
Bagus Romadon menegaskan Rekan Indonesia Jawa Timur akan terus mengawal persoalan kesehatan masyarakat di Blitar dan Tulungagung.

“Kami tidak ingin UHC hanya menjadi angka di atas kertas. Ketika rakyat sakit, mereka harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan tidak takut terkendala biaya. Data BPJS ini harus menjadi alarm bagi pemerintah Kabupaten Blitar dan Tulungagung untuk segera berbenah,” tegas Bagus.

Menurutnya, Rekan Indonesia siap menjadi bagian dari proses pengawalan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kepesertaan JKN, status peserta aktif dan akses pelayanan kesehatan.

Pertemuan dengan Nurhadi diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara masyarakat, DPR RI, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat terwujudnya jaminan kesehatan yang lebih merata.

Langkah tersebut menarik perhatian karena secara historis PAN dikenal memiliki akar yang kuat dari lingkungan Muhammadiyah. Perubahan pendekatan politik kepada basis Nahdliyyin dapat dibaca sebagai bagian dari strategi PAN memperluas ceruk pemilih menjelang Pemilu 2029.

Target politik itu sebelumnya disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Saat berbicara dalam Kongres VII Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Zulhas menegaskan ambisi partainya untuk masuk jajaran tiga besar perolehan suara pada Pemilu 2029.

Strategi memperluas basis pemilih menjadi tantangan penting bagi PAN. Sebab, pendekatan kepada kelompok Nahdliyyin berarti PAN berupaya memasuki ruang politik yang selama ini memiliki kedekatan historis dengan partai-partai berbasis warga NU.

Nahdliyyin merupakan sebutan bagi warga, anggota, maupun simpatisan NU. Organisasi keagamaan tersebut memiliki basis massa yang sangat besar di Indonesia dan menjadi salah satu kekuatan sosial-keagamaan paling berpengaruh dalam politik nasional.

Mengubah Arah Politik
Pendekatan PAN kepada basis Nahdliyyin sekaligus memperlihatkan dinamika politik yang semakin cair. Identitas historis sebuah partai tidak selalu menjadi batas permanen dalam menentukan strategi elektoral.

Jika ditarik ke belakang, PAN lahir dari rahim gerakan reformasi 1998 dan memiliki keterkaitan historis yang kuat dengan Muhammadiyah. Tokoh sentral kelahiran PAN adalah Amien Rais, yang ketika itu menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sejumlah tokoh turut berada di balik proses awal pendirian PAN, antara lain Faisal Basri, Hatta Rajasa, Goenawan Mohamad, Rizal Ramli, Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Toeti Heraty, Emil Salim, A.M. Fatwa, dan Alvin Lie.

A.M. Fatwa bahkan pernah menyebut PAN memiliki keterkaitan dengan rekomendasi Tanwir Muhammadiyah pada 1998 terkait gagasan pembentukan partai politik.

Dalam wawancara pada 2015, Fatwa mengatakan bahwa PAN secara historis lahir dari proses politik yang berlangsung di lingkungan Muhammadiyah.

Namun, perjalanan politik PAN kemudian berkembang jauh lebih luas. Partai tersebut tidak lagi hanya mengandalkan satu kelompok sosial-keagamaan, melainkan berusaha merangkul berbagai segmen pemilih.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa politik elektoral Indonesia semakin pragmatis. Identitas historis tetap menjadi bagian penting dari sebuah partai, tetapi strategi meraih suara dapat membuat batas-batas tersebut menjadi lebih cair.

Dari Muhammadiyah ke Nahdliyyin
Secara historis, PAN sering diasosiasikan dengan Muhammadiyah, sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir dengan keterkaitan kuat terhadap lingkungan Nahdlatul Ulama dan tokoh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Karena itu, ketika PAN mulai lebih terbuka menyatakan kedekatan dengan kalangan Nahdliyyin, muncul pertanyaan politik: apakah langkah tersebut sekadar memperluas basis pemilih atau menjadi perubahan identitas politik PAN?

Logo PAN sendiri secara visual memiliki unsur matahari dengan dominasi warna biru, yang selama ini kerap diasosiasikan dengan latar historis Muhammadiyah. Namun, simbol dan identitas historis tersebut tidak otomatis membatasi arah politik PAN dalam membangun basis elektoral.

Target masuk tiga besar pada Pemilu 2029 tentu bukan pekerjaan ringan. PAN harus mampu mengubah pendekatan politik menjadi dukungan elektoral nyata.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah PAN mampu mendekati basis Nahdliyyin, tetapi apakah perubahan strategi tersebut mampu mendongkrak perolehan suara secara signifikan.
PAN kini seperti sedang mengganti strategi tanpa meninggalkan identitas lamanya. Tantangannya, apakah “pergantian skin” politik itu akan menghasilkan suara baru atau justru menimbulkan pertanyaan tentang identitas partai di mata pemilih?