Demo Pilkades Sampang Memanas: Ketua DPRD dan Bupati Dituding Tak Berani Hadapi Massa
SAMPANG, Celurit.News – Suasana di depan gedung DPRD Kabupaten Sampang, memanas. Ribuan massa dari berbagai desa di wilayah Sampang memadati halaman dewan, pada tanggal 28 Oktober 2025 bertepatan pada sumpah Pemuda, menuntut kepastian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 yang hingga kini belum ada kejelasan.(29/10/2025).
Aksi besar-besaran ini digerakkan oleh Forum Aktivis Madura bersama Aliansi Masyarakat Desa Bersatu. Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera menentukan jadwal Pilkades tanpa menunda-nunda dengan alasan politik ataupun birokrasi.
Dalam orasinya, para demonstran menegaskan bahwa DPRD Sampang harus mengambil langkah nyata. Mereka menuding para wakil rakyat seolah tutup mata terhadap keresahan masyarakat desa yang ingin memiliki pemimpin baru.
“Kami datang ke sini untuk menagih janji. DPRD jangan hanya diam. Rakyat desa menunggu kejelasan Pilkades,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan massa yang mulai memanas.
Pantauan di lapangan, ratusan aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Namun situasi sempat memanas ketika massa memaksa masuk ke halaman utama gedung DPRD.
Menurut Koordinator Lapangan, Mauzul, kericuhan terjadi akibat miskomunikasi antara massa dan aparat keamanan. Ia menilai aparat terlalu represif, sementara pihak DPRD justru tidak berani menemui massa.
“Aksi ini awalnya damai. Tapi karena Ketua DPRD tidak mau keluar menemui kami, massa merasa dipermainkan. Ini yang memicu ketegangan,” ujarnya dengan nada kesal.
Hal senada disampaikan Rofi, perwakilan Aliansi Masyarakat Desa Bersatu. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan konstitusional rakyat desa untuk menegakkan hak demokrasi.
“Masyarakat berhak memilih pemimpinnya secara langsung. Ini dijamin undang-undang. Kami tidak akan berhenti sebelum Pilkades dijadwalkan,” tegasnya.
Rofi juga menyoroti keberanian para pejabat daerah yang dinilainya lemah. Ia menuding Ketua DPRD dan Bupati Sampang tidak memiliki nyali untuk berdialog dengan rakyatnya sendiri.
“Bupati dan Ketua DPRD seharusnya turun menemui kami. Tapi nyatanya, mereka hanya bersembunyi di balik tembok kekuasaan,” sindirnya keras.
Meski sempat memanas, suasana akhirnya sedikit mereda setelah Wakil Bupati Sampang bersama beberapa anggota DPRD menemui massa dan menandatangani nota kesepakatan bersama.
“Tuntutan masyarakat akhirnya diterima. Kesepakatan ditandatangani oleh Wakil Bupati Sampang, Wakil Ketua DPRD, serta sejumlah anggota dewan lainnya,” kata salah satu perwakilan demonstran.
Namun, di tengah proses negosiasi tersebut, ketegangan kembali pecah. Massa yang tak sabar akhirnya memaksa masuk ke area gedung dewan. Dorong-mendorong antara aparat dan massa pun tak terelakkan.
Situasi berubah ricuh saat polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Massa merespons dengan melempari aparat menggunakan botol dan batu. Asap gas air mata menyelimuti kawasan sekitar DPRD, memaksa banyak peserta aksi mundur.
Meski sempat kacau, aksi tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah agar tidak main-main dengan aspirasi masyarakat desa. Mereka menegaskan, jika tuntutan ini diabaikan, gelombang aksi yang lebih besar siap digelar dalam waktu dekat.
Editor : Redaksi
