DPRD Sampang Didesak Bongkar Skandal Usulan PPPK Nakes yang Diduga Sarat Intervensi Politik
SAMPANG, Celurit.news – tenaga kesehatan (nakes) kontrak di Kabupaten Sampang,mendatangi kantor DPRD Sampang Mereka menuntut dewan segera membongkar dugaan permainan politik kotor dalam proses pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. (22/09/2025).
Audiensi yang berlangsung di ruang Komisi Besar DPRD berjalan panas. Berkali-kali para nakes menuding Dinas Kesehatan dan KB Sampang telah memanipulasi proses usulan. Nama mereka dicoret meski telah memenuhi seluruh persyaratan dan bertahun-tahun mengabdi di pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam Forum tersebut dihadiri anggota Komisi I dan IV DPRD, perwakilan Dinas Kesehatan, sejumlah kepala puskesmas, serta jajaran BKPSDM Sampang. Namun, Kepala Dinas Kesehatan dan KB yang dianggap paling bertanggung jawab justru mangkir dari forum.
Absennya kadinkes membuat suasana semakin panas. Para nakes menilai ketidakhadiran itu sebagai bentuk lari dari tanggung jawab di tengah derasnya sorotan publik.
Di hadapan dewan, para nakes dengan lantang menyebut seleksi PPPK penuh intervensi politik. Mereka mengaku seluruh berkas fisik telah diserahkan, administrasi dilengkapi, dan rekam jejak kerja terbukti. Tetapi, nama mereka hilang begitu saja dari daftar usulan ke BKN.
Eka, nakes dari Puskesmas Karangpenang, menyebut dirinya bersama enam rekannya ditandai merah oleh Dinkes. “Alasannya karena faktor politik. Padahal saya tidak pernah ikut politik sama sekali,” ungkapnya.
Muafi Asmawi dari Puskesmas Batulenger bahkan lebih keras. Ia menegaskan dirinya bukan gagal seleksi, melainkan sengaja tidak diusulkan. “Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, semua berkas lengkap. Tapi kami disingkirkan. Ini bukan kesalahan teknis, ini kezaliman,” tegasnya.
Muafi juga mengungkap adanya ancaman, bahwa status BLUD bisa dicabut tahun depan bila para nakes terus menyuarakan protes. Ancaman itu disebutnya sebagai intimidasi terang-terangan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni, mengecam keras absennya Kadinkes. Menurutnya, audiensi yang seharusnya memberi jawaban justru menjadi timpang karena pejabat kunci tidak hadir.
“Ini forum penting. Tapi pejabat utama tidak datang. Padahal keterangan dari para nakes jelas: mereka memenuhi kriteria, bahkan ada yang nilainya tertinggi tapi tidak diusulkan. Sangat janggal,” kata Iqbal.
Iqbal menambahkan, hasil konfrontasi dengan beberapa kepala puskesmas justru menguatkan dugaan adanya intervensi politik dalam pengusulan PPPK. Fakta itu, menurutnya, menuntut DPRD bergerak lebih jauh.
Ia menegaskan, DPRD Sampang tidak akan tinggal diam. “Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Tidak boleh ada tenaga kesehatan yang dikorbankan hanya karena permainan politik sempit,” tegasnya.
Bagi DPRD, kata Iqbal, dugaan diskriminasi ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut nasib puluhan nakes yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat di desa-desa.
Para nakes juga memastikan tidak akan berhenti bersuara. Jika pemerintah daerah tetap menutup mata, mereka siap melanjutkan aksi hingga mendapat keadilan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi DPRD Sampang dan pemerintah daerah. Masyarakat menunggu apakah wakil rakyat berani membongkar praktik intervensi politik, atau justru membiarkan pengabdian panjang para tenaga kesehatan dipatahkan oleh kepentingan sempit.
Editor : Redaksi
