Bupati Bangkalan Dampingi Menteri PKP Tinjau BSPS 2026, Bangkalan Dapat 573 Unit Rumah Layak Huni
BANGKALAN, Celurit.news— Bupati Bangkalan Lukman Hakim mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja meninjau usulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Minggu (03/05/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat untuk memastikan program bantuan rumah layak huni benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan perbaikan hunian.
Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Kehadiran unsur pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menegaskan sinergi lintas level pemerintahan dalam percepatan pembangunan sektor perumahan di Madura.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Bangkalan melalui alokasi program BSPS yang dinilai sangat penting bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Menurut Lukman, Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen mengawal seluruh proses pelaksanaan program agar bantuan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri PKP atas perhatian kepada masyarakat Bangkalan. Program ini sangat membantu warga kami dan akan kami kawal agar tepat sasaran,” ujar Lukman Hakim.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa alokasi BSPS 2026 untuk wilayah Pulau Madura mencapai ribuan unit dan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni.
Kabupaten Sampang menjadi penerima alokasi terbesar dengan 1.300 unit bantuan, disusul Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.200 unit, kemudian Kabupaten Sumenep memperoleh 800 unit.
Sementara itu, Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi sebanyak 573 unit bantuan rumah layak huni. Meski jumlahnya lebih kecil dibanding kabupaten lain di Madura, alokasi tersebut dinilai strategis untuk mendukung peningkatan kualitas permukiman warga.
Maruarar menegaskan, program BSPS bukan sekadar bantuan fisik pembangunan rumah, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.
Selain program BSPS, pemerintah pusat juga menyiapkan skema pembiayaan mikro perumahan di bawah Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan. Skema ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin membangun maupun memperbaiki rumah secara mandiri.
Menurut Maruarar, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian karena melibatkan banyak mata rantai usaha, mulai dari toko bangunan, pekerja konstruksi, sopir angkutan, pedagang kecil, hingga sektor jasa keuangan dan perbankan.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan rumah subsidi di Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar. Pemerintah berharap program BSPS 2026 mampu menjadi pendorong percepatan penyediaan hunian layak sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura secara umum.
Editor : Faris Reza Malik
