Bupati Sampang Tak Gubris Desakan Warga, Pilkades Dipatok 2027
SAMPANG, Celurit.news – Polemik mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kembali memanas di Kabupaten Sampang. Warga menilai Bupati Sampang Slamet Junaidi tidak mendengarkan aspirasi rakyat setelah menyatakan Pilkades akan digelar pada tahun 2027, meski sebelumnya ribuan massa menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut pelaksanaan pada tahun 2026.
Aksi massa yang berlangsung beberapa waktu lalu berujung ketegangan antara demonstran dan aparat kepolisian. Para peserta aksi menuntut agar Pilkades tidak lagi ditunda, mengingat banyak desa telah terlalu lama dipimpin oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa.
Dalam sebuah acara resmi yang ia hadiri dengan mengenakan seragam PGRI, Slamet Junaidi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tetap akan melaksanakan Pilkades pada tahun 2027.
Menurut Slamet Junaidi pertimbangan utama adalah kemampuan anggaran daerah serta rencana pelaksanaan Pilkades serentak di seluruh desa.
“Kita pastikan, kita laksanakan tahun 2027. Tapi masih melihat postur kemampuan anggaran kita. Saya pastikan tahun 2027 nanti akan ada pelaksanaan,” ujar Slamet Junaidi.
Menurutnya, Pemkab akan mulai menyisihkan anggaran agar Pilkades dapat berlangsung secara serentak di 180 desa, dengan alasan mengurangi potensi konflik antar-desa.
“Bukan Bupati tidak mau menganggarkan, cuma harapan kami Pilkades di Sampang serentak 180 desa. Sehingga konflik antar desa dan kecamatan tidak ada, karena mereka punya hajat masing-masing,” tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung menuai penolakan dari Rofi, salah satu koordinator aksi. Ia menilai keputusan Bupati mengabaikan tuntutan masyarakat yang telah menunggu Pilkades sejak tahun 2021.
“Slamet Junaidi selaku Bupati Sampang telah mengabaikan tuntutan masyarakat. Sejak 2021 Pilkades ditunda, saat itu beliau berjanji akan dilaksanakan tahun 2025. Sekarang berubah lagi menjadi 2027,” tegas Rofi.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkades tahun 2026 mencakup 143 desa, sementara 37 desa lainnya masih dipimpin Kepala Desa definitif. Ia yakin Pilkades 143 desa akan berjalan kondusif.
“Saya yakin Pilkades 143 desa berjalan kondusif. Jangan membawa-bawa alasan konflik. Justru jika tidak digelar 2026, itu berpotensi menimbulkan konflik,” lanjutnya.
Rofi menegaskan, penundaan Pilkades berdampak buruk bagi pelayanan masyarakat karena roda pemerintahan desa bergantung pada PJ Kades, yang kerap tidak memiliki legitimasi kuat dan ruang kebijakan layaknya kades definitif.
“Pemkab Sampang harus segera menganggarkan Pilkades 2026. Silakan memangkas anggaran dari OPD lain. Pemerintahan desa sekarang amburadul dan tidak kondusif, bahkan menghambat program Presiden Prabowo seperti Kopdes Merah Putih,” pungkasnya.
Perlu diketahui Rofi dan kawan-kawan seperjuangannya akan melakukan aksi demo besar-besaran ke Kantor Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Editor : Redaksi
