Gas Subsidi Dikuasai Oknum? DPRD Desak Pemkab Sumenep Turun ke Lapangan
SUMENEP, Celurit.News - Distribusi gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menuai sorotan.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menyampaikan kritik tajam terhadap klaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang menyebut stok gas bersubsidi itu masih dalam kondisi aman dan terkendali.
Keterangan tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar. Ia memastikan bahwa tidak ada kelangkaan LPG yang terjadi di daerahnya.
“Ini bukan kelangkaan,” ujar Dadang kepada sejumlah wartawan, Jumat (13/6/2025) kemarin.
Ia menegaskan, bahwa tim dari Pemkab telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik distribusi, termasuk agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa penyaluran gas masih berjalan normal sesuai kuota yang ditetapkan.
Dadang menambahkan, bahwa keluhan masyarakat lebih disebabkan oleh peningkatan kebutuhan, terutama saat momen hari besar atau libur panjang.
“Yang biasanya beli dua tabung, sekarang bisa sampai empat,” jelasnya. Fenomena ini, lanjutnya, menimbulkan kesan seolah-olah LPG langka, padahal distribusi tetap berjalan.
Namun, pernyataan tersebut ditanggapi berbeda oleh Juhari. Legislator dari Fraksi PPP itu menganggap bahwa kelangkaan benar-benar terjadi dan berdampak nyata di tengah masyarakat.
Menurutnya, gas melon tidak hanya sulit didapat, tapi juga dijual dengan harga jauh di atas ketentuan.
“Harganya bisa lebih dari Rp18 ribu per tabung,” ungkap Juhari, Sabtu (14/6).
Ia menduga ada praktik curang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rantai distribusi. Juhari menilai lemahnya pengawasan sebagai faktor utama yang memicu persoalan ini.
“Masalahnya bukan hanya peningkatan konsumsi, tapi juga lemahnya kontrol di lapangan,” katanya. Ia meminta Pemkab Sumenep untuk tidak hanya bergantung pada laporan agen dan data administratif.
Lebih jauh, ia mendesak pemerintah agar melakukan inspeksi langsung dan terlibat aktif memantau kondisi di masyarakat.
“Kejadian seperti ini selalu berulang setiap tahun,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemkab menciptakan solusi jangka panjang, bukan hanya respons sesaat yang bersifat sementara. Transparansi distribusi harus menjadi prioritas utama.
Keluhan serupa juga datang dari masyarakat. Seorang tokoh pemuda asal Kecamatan Saronggi, Muhammad Masrul, mengungkapkan kesulitannya memperoleh gas LPG 3 kg di wilayahnya.
Ia menyebut harga melonjak tajam di beberapa lokasi, bahkan mencapai Rp26 ribu hingga Rp30 ribu per tabung.
“Cari keliling juga tetap nggak dapat,” keluhnya.
Masrul mengatakan, kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat kecil, terutama di daerah seperti Manding dan sekitarnya. Ia mendesak Pemkab Sumenep untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah nyata.
Editor : Imron Muslim
