Proyek Irigasi P3A Kembang Wangi sebesar Rp195 Juta di Tobai Barat Disorot: Bangunan di Pinggir Jalan
SAMPANG, Celurit.news – Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, menuai kritik tajam. Alih-alih mengairi sawah, bangunan senilai Rp195 juta tersebut justru lebih menyerupai saluran drainase. (06/09/2025).
Proyek yang dikerjakan melalui kelompok P3A Kembang Wangi Desa Tobai Barat ini didanai Kementerian PUPR melalui BBWS Brantas. Namun, sejak awal pengerjaan, keberadaannya menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warga.
Hasil pantauan Celurit.news di lokasi menunjukkan sejumlah kejanggalan mencolok. Fondasi galian tanah terlihat dangkal, konstruksi terkesan asal jadi, dan saluran irigasi dibangun di pinggir jalan, bukan di area persawahan.
Lebih fatal lagi, bangunan tersebut sama sekali tidak terhubung dengan sumber air. Tidak ada sungai atau bendungan yang mengalir ke saluran. Kondisi ini jelas memperlihatkan lemahnya pengawasan serta ketidakpahaman pelaksana terhadap petunjuk teknis proyek.
Dengan hanya mengandalkan tadah hujan, fungsi irigasi mustahil berjalan. Publik pun menilai proyek ratusan juta rupiah ini berpotensi menjadi proyek gagal yang merugikan petani.
Sejumlah warga menilai, pembangunan tersebut sekadar formalitas. Saluran yang dibuat justru mengelilingi sebagian kecil lahan dan ditempatkan di titik yang tidak relevan.
“Kalau begini, apa manfaatnya buat petani? Bangunan ada, tapi airnya tidak ada,” keluh seorang warga yang ditemui di sekitar lokasi proyek.
Secara substansi, fakta ini menyalahi tujuan pembangunan irigasi. Sesuai aturan, saluran irigasi harus mampu mengambil, mengalirkan, dan mendistribusikan air ke lahan pertanian. Tanpa itu, keberadaannya tak lebih dari proyek asal jadi.
Pj Kepala Desa Tobai Barat, Ardi, saat dikonfirmasi, menegaskan bahwa proyek tersebut tidak bersumber dari Dana Desa. Karena itu, ia enggan terlalu jauh memberikan penjelasan.
“Mohon maaf, kegiatan itu bukan dibiayai dari Dana Desa, jadi kami tidak berwenang memberikan keterangan,” ujar Ardi singkat.
Namun, ketika ditanya soal asal-usul kelompok P3A Kembang Wangi, Ardi mengungkapkan bahwa proyek itu merupakan inisiatif Pj Kades sebelumnya. Ia juga menambahkan, hingga kini pihaknya tidak pernah menerima laporan resmi dari pelaksana.
“Betul, inisiatornya Pj Kades sebelum saya. Secara formal kami belum pernah dilapori. Bahkan saat pencairan, kami juga tidak tahu-menahu,” ungkapnya.
Ardi juga menegaskan dirinya tidak pernah menghadiri kegiatan terkait pencairan dana maupun rapat teknis proyek. Ia menyebut, proses anggaran sepenuhnya dikelola oleh pihak PUPR.
“Kami hanya diberi tahu secara sepintas. Yang mengeluarkan anggaran itu PU, dan saya tidak pernah menghadiri kegiatan pencairan,” tambahnya.
Minimnya koordinasi itu memicu kecurigaan adanya praktik tidak transparan dalam pengelolaan proyek. Publik berhak mengetahui ke mana aliran dana ratusan juta rupiah itu, apalagi jika manfaatnya di lapangan nyaris tidak ada.
Apalagi, Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa proyek P3-TGAI harus dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok petani. Aturan itu melarang keras pemihak-ketigaan atau intervensi pihak luar.
Hal tersebut dipertegas kembali dalam SK Menteri PUPR Nomor 622/KPTS/M/2025 yang menyatakan, P3A atau Hippa wajib mengerjakan sendiri proyek tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika ditemukan penyimpangan, maka jelas ada pelanggaran serius yang perlu diusut aparat penegak hukum.
Kini, publik menyoroti apakah proyek Rp195 juta di Tobai Barat hanyalah formalitas tanpa manfaat, atau ada praktik penyimpangan yang lebih besar di baliknya. Jawabannya menunggu langkah serius aparat dalam menindaklanjuti temuan di lapangan.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban dari pihak pelaksana.
Editor : Redaksi
