Petronas Tak Bayar Ganti Rugi Rumpon Nelayan, Ketua Kades Pantura: Jangan Permainkan Rakyat Kecil!

Penulis : -
Petronas Tak Bayar Ganti Rugi Rumpon Nelayan, Ketua Kades Pantura: Jangan Permainkan Rakyat Kecil!
Moch Wijdan, Ketua Kades Pantura Sampang. (Foto: Istimewa)

SAMPANG, Celurit.News – Perusahaan migas asal Malaysia, Petronas Carigali Indonesia, kembali menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, hingga kini perusahaan tersebut belum juga memberikan ganti rugi atas kerusakan rumpon milik nelayan di perairan Pantai Utara (Pantura) Madura yang terdampak eksplorasi 3D Seismik Migas.

Sudah hampir setahun persoalan ini bergulir tanpa kejelasan, namun penyelesaiannya justru makin mengabur, Rabu (30/07/2025).

Alih-alih bertanggung jawab langsung, Petronas berdalih telah menyelesaikan kewajiban pembayaran melalui pihak ketiga, yakni PT Elnusa. Namun dalam pernyataan terbarunya, Erik Yoga, selaku Manajer Petronas, justru melempar tanggung jawab dengan menyarankan para nelayan dan aktivis agar menyampaikan keluhan kepada Bupati Sampang.

Sikap tersebut memicu kemarahan masyarakat pesisir dan dinilai sebagai bentuk cuci tangan perusahaan asing terhadap penderitaan rakyat kecil.

Ketua Kepala Desa Pantura Sampang, Moch. Wijdan, ikut angkat suara atas keganjilan ini. Ia mengaku hampir setiap hari menerima keluhan dari para tokoh nelayan di tiga kecamatan wilayah Kabupaten Sampang serta dari wilayah Batumarmar dan Pasean di Pamekasan.

“Tolong Petronas segera bayar ganti rugi rumpon nelayan. Jangan lagi mempermainkan rakyat kecil. Sudah hampir satu tahun mereka menunggu, tapi rumpon yang rusak tak juga diganti,” tegas Bun Wid, sapaan akrabnya, saat ditemui di kediamannya.

Saat disinggung soal dugaan keterlibatan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, dalam polemik ini, Bun Wid menyatakan bahwa tidak yakin bupati terlibat masalah rumpon, namun tidak menutup kemungkinan ada permainan oknum di balik macetnya ganti rugi.

“Saya tidak yakin Bupati ikut bermain. Tapi sangat janggal kalau perusahaan sekelas Petronas bisa lolos dari kewajiban membayar kerugian rakyat. Kemungkinan besar ada oknum yang menjadi perantara dan memainkan dana ganti rugi ini,” ujarnya.

Sebagai Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sampang, Bun Wid menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini dan membuka ke publik ke mana sesungguhnya aliran dana ganti rugi tersebut disalurkan.

“Saya akan telusuri sampai tuntas. Bila terbukti dana itu diselewengkan, maka Petronas wajib bertanggung jawab dan membayar kembali. Dan kalau mereka tetap membangkang, saya siap berdiri bersama rakyat, bahkan bila harus menuntut agar Petronas diusir dari Madura,” tandasnya dengan suara lantang.

Editor : Redaksi