Dibohongi Petronas Rumpon Nelayan Madura Dirusak, Aktivis Serukan Minta Bantuan Presiden Prabowo
SAMPANG, Celurit.News — Ribuan rumpon milik nelayan Pantura Madura rusak parah akibat eksplorasi migas oleh perusahaan asing Petronas Carigali asal Malaysia dan mitranya PT Elnusa. Ironisnya, hingga kini belum ada sepeser pun uang ganti rugi yang diberikan. Para nelayan menilai, mereka telah dibohongi secara terang-terangan.
Kesabaran nelayan dari empat kecamatan pesisir Madura— mulai dari Kecamatan Pantura Pamekasan, Sokobanah, Ketapang, dan Banyuates—telah habis. Mereka menegaskan akan menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor SKK Migas Jawa Timur, Surabaya, pada 14 Juli 2025 mendatang. Aksi ini adalah bentuk protes atas ketidakadilan dan pengkhianatan janji yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
“Petronas dan PT Elnusa sudah jelas-jelas membohongi kami. Janji ganti rugi hanya omong kosong. Ini bukan hanya soal uang, ini soal harga diri nelayan yang diinjak-injak oleh perusahaan asing di negeri sendiri,” tegas Holik, salah satu nelayan korban dari Banyuates.
Proses survei seismik migas yang dilakukan kedua perusahaan itu menghancurkan rumpon-rumpon yang menjadi tumpuan ekonomi nelayan. Namun, tidak ada itikad baik yang ditunjukkan hingga hari ini. Bahkan, berbagai audiensi dan komunikasi yang ditempuh nelayan menemui jalan buntu.
“Kami sudah mencoba damai, sudah berkirim surat, sudah melalui telepon kepada manager Petronas, tapi mereka pura-pura tuli. Maka sekarang kami turun ke jalan,” ujar Faris Reza Malik, Koordinator Aksi yang juga mewakili nelayan Kecamatan Banyuates.
Hal senada diungkapkan Imron Muslim, aktivis yang mewakili Sokobanah dan Pantura Pamekasan. Ia menuding SKK Migas dan pemerintah pusat seakan ikut diam dalam ketidakadilan ini.
“SKK Migas jangan jadi tameng perusahaan asing. Petronas bukan Tuhan. Mereka harus bertanggung jawab. Kami rakyat Indonesia, bukan buruh laut untuk kepentingan asing,” tegasnya.
Seruan untuk Presiden Prabowo: “Tolong Kami, Pak Presiden!”
Dalam momentum ini, para nelayan menyampaikan seruan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar turun tangan langsung menyelesaikan konflik ini. Mereka meminta Presiden tidak menutup mata atas penderitaan nelayan yang telah kehilangan mata pencaharian akibat eksploitasi migas yang brutal dan tanpa kompensasi.
“Kami mohon, Bapak Presiden Prabowo, dengarkan suara kami. Ribuan rumpon rusak, anak-anak kami terancam tidak bisa sekolah, dapur kami nyaris tak berasap. Jangan biarkan perusahaan asing mencuri masa depan kami!” seru Imron penuh emosi.
Landasan Hukum Tuntutan Aktivis dan Nelayan
Para nelayan tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa dasar hukum kuat atas tuntutan mereka:
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
Semua aturan itu dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan wajib mengganti kerugian akibat dampak aktivitas usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Aksi 14 Juli 2025 Diprediksi Jadi Ledakan Besar Perlawanan Pesisir
Ribuan massa dari berbagai desa pesisir akan memadati Kantor SKK Migas Jatim. Mereka datang tidak hanya dengan tuntutan ganti rugi, tapi juga membawa pesan perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil.
“Kalau pemerintah dan SKK Migas tetap bungkam, jangan salahkan rakyat kalau ambil sikap yang lebih keras. Kami tidak akan diam dibohongi di tanah sendiri,” tutup Faris.
Editor : Redaksi
