Ketua Rekan Indonesia Jatim Soroti Rendahnya Capaian UHC Ponorogo, Desak Pemkab Percepat Perlindungan Kesehatan Warga
PONOROGO, Celurit.news– Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menyoroti rendahnya capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data kepesertaan BPJS Kesehatan kabupaten/kota di Jawa Timur, Ponorogo tercatat berada di peringkat ke-37 dari 38 daerah dengan cakupan peserta sebesar 84,50 persen dan tingkat keaktifan peserta hanya 62,56 persen.
Menurut Bagus Romadon, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak warga Ponorogo yang belum terlindungi secara optimal oleh program jaminan kesehatan nasional. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu segera mengambil langkah strategis agar target Universal Health Coverage (UHC) dapat tercapai.
“Rendahnya cakupan dan keaktifan peserta BPJS Kesehatan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara dan pemerintah daerah,” ujar Bagus, Senin (30/06/2026).
Bagus menegaskan bahwa hak atas kesehatan telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, hingga regulasi mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Kesehatan.
Ia merujuk Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) yang menegaskan tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.
Selain itu, Bagus menilai rendahnya capaian kepesertaan dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan yang membutuhkan perlindungan pembiayaan kesehatan dari negara.
Karena itu, Rekan Indonesia Jawa Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Ponorogo segera melakukan pendataan ulang masyarakat miskin dan rentan, memperluas cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), mengoptimalkan alokasi anggaran daerah, serta memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan harus menjadi prioritas daerah. Jangan sampai masih ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena belum terdaftar atau tidak aktif sebagai peserta JKN,” tegasnya.
Bagus berharap langkah percepatan tersebut dapat meningkatkan cakupan kepesertaan dan keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Ponorogo sehingga seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas.
Editor : Redaksi
