BANGKALAN, Celurit.News– Puluhan nelayan dari pesisir Pantura Madura melakukan audensi keras menuntut keadilan atas rusaknya rumpon milik mereka yang diduga kuat dihancurkan oleh aktivitas seismik migas yang dilakukan oleh Petronas Carigali dan rekanannya, PT Elnusa. Audensi berlangsung selama lebih dari 4 jam penuh ketegangan di Gedung VVIP Bebek Sinjay, Bangkalan, Madura, Senin (14/07/2025).
Nelayan dari Kecamatan Banyuates, Sokobanah, Ketapang, dan Pantura Pamekasan datang bersama Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Trankonmasi Jawa Timur dan Ormas Pro Jokowi Sampang, menuntut pertanggungjawaban Petronas yang selama ini dinilai lepas tangan dan menghindar dari tanggung jawab ganti rugi.
Baca juga: SKK Migas Jabanusa Alihkan Lokasi Audiensi ke Pemkab Sampang, Aktivis dan Nelayan Menolak
Faris Reza Malik, aktivis pembela nelayan Banyuates, menegaskan bahwa Petronas harus berhenti membohongi masyarakat nelayan.
“Jangan bodohi rakyat kecil! Rumpon mereka dirusak untuk kepentingan bisnis seismik migas, tapi sampai hari ini belum sepeser pun ganti rugi diberikan. Akibatnya, hasil tangkapan ikan menurun drastis dan ekonomi nelayan makin tercekik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Imron Muslim, aktivis pembela nelayan dari Sokobanah dan Pantura Pamekasan, menyoroti inkonsistensi dan ketidaktransparanan Petronas.
“Rumpon di Sokobanah tidak diganti. Alat tangkap nelayan di Ambunten juga rusak dan tak digubris. Kalau sampai akhir Juli 2025 Petronas masih bermain-main dan tidak menyelesaikan persoalan ini, maka kami nyatakan: Petronas dilarang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas di laut utara Madura!” ancamnya.
Di sela audensi, Hanafi aktivis dari LPK Trankonmasi Jawa Timur turut mengecam keras sikap SKK Migas yang terkesan melindungi kepentingan korporasi asing ketimbang membela rakyat.
“Kalau sampai akhir Juli tidak ada realisasi ganti rugi, kami akan menggerakkan aksi besar-besaran. Ini bukan ancaman, tapi peringatan serius. Rakyat sudah muak!
Baca juga: Dibohongi Petronas Rumpon Nelayan Madura Dirusak, Aktivis Serukan Minta Bantuan Presiden Prabowo
Saat dikonfirmasi, Yustian Hakiki, Humas SKK Migas Jabanusa hanya memberikan jawaban normatif. Ia menyebut bahwa Petronas akan menjelaskan transparansi ganti rugi rumpon pada minggu keempat Juli 2025.
"Nanti Petronas akan menjelaskan terkait transpransi ganti rugi rumpon, pada minggu ke empat bulan Juli tahun 2025. Insyaallah permasalahan ini akan segera diselesaikan," kata Yustian.
Namun, jawaban ini tak cukup menenangkan para nelayan. Apalagi saat M. Faathir, perwakilan Petronas, justru melempar tanggung jawab ke PT Elnusa.
“Petronas sudah serahkan dana ganti rugi ke Elnusa, tapi entah ke mana uang itu. Nanti kami buktikan di akhir Juli,” dalihnya, yang justru menimbulkan kecurigaan baru soal dugaan penyimpangan dana.
Baca juga: Petronas Lalai Rumpon Tak Diganti, Nelayan Madura Akan Demo SKK Migas Jatim
Sebagai bentuk desakan, pertemuan ditutup dengan penandatanganan surat notulen bermaterai Rp 10.000 yang menyatakan komitmen: Petronas wajib menyampaikan bukti transparansi ganti rugi di akhir Juli 2025 di Pemkab Sampang, disaksikan oleh SKK Migas, Elnusa, Forkopimda, dan para nelayan terdampak.
Namun, jika sampai batas waktu tersebut Petronas dan SKK Migas gagal membuktikan dan menuntaskan ganti rugi, maka seluruh aktivitas eksplorasi dan eksploitasi Petronas di perairan Pantura Madura akan ditolak dan dilawan oleh masyarakat dan juga nelayan.
Editor : Redaksi