SUMENEP, Celurit.News - Rencana penyelenggaraan acara "Ritmik Madura" yang akan berlangsung pada Sabtu malam, 14 Juni 2025, di kawasan depan Pendopo Keraton Sumenep, menuai kritik tajam karena dianggap bertentangan dengan semangat kampanye Sumenepku Bersih yang tengah digelorakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Permasalahan utama terletak pada kurangnya komunikasi antara panitia kegiatan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep.
Baca juga: Mengenal Acong Latif: Pengacara Asal Madura yang Menjadi Figur Nasional dalam Dunia Hukum
Hingga hari pelaksanaan, pihak DLH Sumenep mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari penyelenggara, khususnya terkait pengaturan petugas kebersihan yang seharusnya dikerahkan selama dan setelah acara.
“Kami tidak mendapat surat ataupun pemberitahuan apapun dari panitia. Padahal idealnya, informasi semacam ini disampaikan minimal dua hari sebelum acara dimulai,” ujar Jamil, Koordinator Kebersihan DLH Sumenep, saat dikonfirmasi Minggu (15/6) sore.
Jamil menambahkan, bahwa koordinasi dengan DLH sangat penting mengingat potensi timbulnya sampah dalam jumlah besar di acara publik.
Ia mencontohkan, beberapa penyelenggara acara lain bahkan sudah mengajukan surat pemberitahuan sebulan sebelumnya.
Baca juga: DPRD Minta Baznas Tak Gegabah dalam Potong Gaji ASN
“Kalau seperti ini tidak ada komunikasi, lalu siapa yang akan bertanggung jawab bila lokasi bekas kegiatan jadi kotor dan tak terurus?,” katanya menegaskan.
Menurut Jamil, kondisi semacam ini sangat memprihatinkan karena bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah membangun kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan tata ruang kota melalui kampanye 'Sumenepku Bersih'.
“Bikin acara boleh saja, tapi jangan abaikan dampak lingkungannya. Semua pihak harusnya punya tanggung jawab terhadap ruang publik,” tambahnya.
Baca juga: Gas Subsidi Dikuasai Oknum? DPRD Desak Pemkab Sumenep Turun ke Lapangan
Sampai berita ini ditulis, pihak penyelenggara acara Ritmik Madura belum memberikan klarifikasi resmi terkait kritik yang dilontarkan DLH Sumenep.
Sementara itu, sejumlah warga mulai menyuarakan pentingnya regulasi tegas agar setiap kegiatan yang memanfaatkan fasilitas publik wajib berkoordinasi dengan instansi terkait demi menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan kota.
Editor : Imron Muslim