Kadishub Sampang Gagap Data Pelabuhan, Dugaan Kebocoran PAD Makin Terbuka
SAMPANG, Celurit.news — Potret lemahnya tata kelola birokrasi di Kabupaten Sampang kembali terungkap. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sampang, Raden Chalilurachman, M.Si, menunjukkan kegagapan fatal saat audiensi bersama LSM Laskar Bangkit Madura Raya (LASBANDRA) di Aula Mini Pemkab Sampang, (02/8/2025).
Dalam forum yang membahas serius dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi pungutan liar di sektor pelabuhan, Kadishub justru tak mampu menjawab pertanyaan mendasar.
Saat ditanya berapa jumlah pelabuhan yang dikelola Dinas Perhubungan Sampang, Chalilurachman berdalih belum mengetahui datanya karena baru menjabat delapan bulan.
“Mohon maaf, saya baru delapan bulan menjabat. Saya tidak tahu berapa jumlah pelabuhan yang dikelola Dishub,” ujarnya di hadapan peserta audiensi.
Pernyataan itu sontak memicu kekecewaan banyak pihak. Alih-alih membawa data konkret, Kadishub hanya menjanjikan kehadiran Kabid Laut untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Kami akan hadirkan Kabid Laut Dishub untuk menjelaskan jumlah pelabuhan dan data PAD-nya,” tambahnya.
Nasrul Hidayat dari Bagian Hukum Pemkab Sampang pun tak bisa menyembunyikan keheranannya. Ia menilai seharusnya Dishub datang dengan data lengkap, apalagi topik pertemuan menyangkut kebocoran PAD yang sudah lama menjadi sorotan publik.
“Kalau membahas kebocoran PAD dan dugaan pungli, seharusnya Dishub siapkan datanya sejak awal. Ini dasar sekali,” kritik Nasrul.
Minimnya kesiapan Kadishub membuka pertanyaan besar soal keseriusan pembenahan sektor pelabuhan yang selama ini disebut-sebut jadi ‘lumbung bocor’ PAD Sampang.
Ironisnya, Chalilurachman sebelumnya sering tampil bicara soal reformasi pendapatan daerah dan penguatan tata kelola pelabuhan. Namun fakta di lapangan, data dasar pun tak dikuasai.
Kondisi ini kian menegaskan carut-marut birokrasi di sektor perhubungan. Pejabat publik yang digadang-gadang jadi calon kuat Sekda Sampang justru gagap menghadapi persoalan mendasar di instansinya sendiri.
Kini publik patut bertanya: bagaimana kebocoran PAD bisa ditambal jika pejabat pengelolanya saja tak paham berapa pelabuhan yang harus diawasi?
Editor : Redaksi
