Janji Politik Hanya Jadi Gincu Kampanye, Warga Tlagah Bangun Jalan Kabupaten Secara Swadaya

SAMPANG | Celurit.news – Kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam menunaikan tanggung jawab pembangunan infrastruktur kembali menjadi sorotan. Warga Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, terpaksa mengambil alih tugas negara dengan membangun sendiri jalan poros kabupaten sepanjang 1,5 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Kedungdung, Minggu (18/05/2025).

Jalan vital tersebut semestinya menjadi tanggung jawab Pemkab melalui anggaran APBD. Namun, hingga kini proyek hanya terealisasi sebagian, sekitar 5 kilometer di wilayah Desa Tlagah dan Desa Lar Lar. Sementara sisanya terbengkalai, menanti janji-janji politik yang tak kunjung ditepati oleh Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi.

“Kalau terus menunggu pemerintah, bisa-bisa anak cucu kami belum tentu bisa lewat jalan bagus. Dari dulu hanya janji. Jalan Kedungdung–Bringkoning tak kunjung selesai, hanya sebagian kecil yang disentuh,” ujar salah satu warga yang ikut gotong royong.

Tanpa sokongan satu rupiah pun dari pemerintah, masyarakat berinisiatif menggalang dana sendiri. Menurut Samarto, bendahara kegiatan swadaya, hingga pertengahan Mei ini dana yang sudah terkumpul dan digunakan mencapai Rp 400 juta, dan diperkirakan membengkak hingga Rp 600 juta untuk menuntaskan pengerjaan jalan tersebut.

“Kami pakai sistem cor dengan ready mix, batu, dan besi agar awet. Bukan seperti proyek pemerintah yang tambal sulam dan cepat rusak,” tegas Samarto, menyindir kualitas pengerjaan proyek-proyek milik Pemkab.

Masyarakat bahkan mendirikan posko di tepi jalan untuk membuka donasi dari para pengguna jalan yang melintas. Setiap hari, sumbangan datang dari Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu. Aksi ini menjadi bukti bahwa solidaritas warga jauh lebih nyata ketimbang retorika politik pejabat.

Yang paling mengecewakan, proyek jalan ini sebelumnya telah dijanjikan langsung oleh Bupati Sampang sebagai bagian dari janji politiknya. Namun hingga kini, tak pernah direalisasikan secara tuntas.

“Katanya ini prioritas, katanya mau dituntaskan. Tapi kenyataannya? Sampai hari ini belum juga rampung,” tegas Anam, seorang pengemudi yang turut menyumbang dan menyuarakan kekecewaannya.

Setelah bertahun-tahun menanti, warga Tlagah akhirnya sampai di titik nadir kesabaran. Mereka memilih bertindak ketimbang terus menjadi korban janji kosong. Kisah ini bukan sekadar tentang akses jalan, melainkan potret gagalnya pemerintah daerah memenuhi mandat publik.

Di tengah kelambanan birokrasi dan hilangnya komitmen politik, rakyat menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah. Meski harus mengorbankan waktu, tenaga, dan dana pribadi, warga Tlagah membuktikan: jika pemerintah abai, rakyat siap ambil alih.

Editor : Redaksi