SAMPANG, Celurit.News – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jokowi (Projo) Sampang mendesak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) segera mengungkap dugaan mafia migas yang terkait penggelapan dana ganti rugi rumpon milik nelayan Pantura Madura senilai Rp21 miliar.
Seperti diberitakan sebelumnya, nelayan Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Sampang, telah resmi melaporkan kasus dugaan penggelapan dana ganti rugi rumpon tersebut ke Polda Jatim.
Baca juga: LSM AWPM Resmi Laporkan Dugaan Korupsi Dana Ganti Rugi Rumpon Nelayan Pasean ke Polres Pamekasan
Dana ganti rugi sebesar Rp 21 miliar seharusnya diberikan kepada nelayan setelah rumpon mereka rusak akibat aktivitas survei 3D seismik migas oleh Petronas Carigali dan PT Elnusa sejak Agustus 2024. Namun, hingga kini, hampir setahun berlalu, kompensasi itu belum juga diterima nelayan.
Ketua DPC Projo Sampang, Herman Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya mendapat informasi dari aksi demonstrasi ke Petronas dan SKK Migas bahwa dana kompensasi sebenarnya sudah dibayarkan penuh ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sejak September–Oktober 2024.
“Petronas dan SKK Migas katanya sudah membayar sejak tahun lalu ke Pemkab Sampang. Tapi kenapa justru tidak sampai ke nelayan? Ayo, Polda Jatim harus segera mengungkap ini. Negara kita sedang dalam keadaan genting, jangan biarkan rakyat makin kecewa,” tegas Herman, Selasa (3/9/2025).
Baca juga: Rp21 Miliar Dana Ganti Rugi Rumpon Raib, Nelayan Laporkan Pemkab Sampang ke Kejati
Ia menambahkan, pihaknya meminta penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim untuk bekerja profesional dan tegak lurus dalam menangani kasus ini.
“Penyidik jangan sampai main mata. Polri harus membuktikan diri di mata masyarakat. Apalagi sekarang kepercayaan publik sedang diuji, seperti dalam kasus kematian ojol bernama Affan di Jakarta,” ucap Herman.
Menurut Herman, kasus dugaan penggelapan dana ganti rugi nelayan ini bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas sosial. Di tengah situasi Indonesia yang belakangan memanas dengan aksi-aksi demo di berbagai daerah, pemerintah dan aparat penegak hukum dituntut untuk lebih serius menuntaskan kasus-kasus korupsi dan mafia migas yang menyengsarakan rakyat.
“Kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin akan memicu gejolak sosial lebih besar, apalagi kondisi bangsa sedang tidak kondusif karena demonstrasi terus meletup di mana-mana,” pungkasnya.
Editor : Redaksi