DPRD Kota Malang Soroti Realisasi APBD 2024, Wali Kota Siap Lakukan Evaluasi
MALANG, Celurit.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (23/6/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna itu dihadiri oleh Wali Kota Malang, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan seluruh anggota dewan.
Tujuh fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang selama tahun anggaran 2024. Meskipun total pendapatan daerah disebut melampaui target, sejumlah fraksi menyoroti ketimpangan antara perencanaan dan realisasi anggaran di sektor-sektor strategis.
Fraksi PDI Perjuangan mencatat Pendapatan Daerah memang melampaui target hingga 101,63 persen. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar 87,59 persen, pajak daerah 82,11 persen, dan pendapatan lain-lain hanya 47,27 persen. Fraksi ini juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp204 miliar, serta rendahnya penyerapan anggaran bantuan sosial yang hanya 56,82 persen.
Fraksi PKB memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Malang selama 14 tahun berturut-turut, namun mempertanyakan pendapatan sektor pajak yang belum optimal, serta rendahnya capaian retribusi parkir dan pasar. Fraksi ini juga mengkritisi pemanfaatan APBD untuk Malang Creative Center (MCC) dan proyek Water Treatment Plant (WTP) yang belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat.
Fraksi PKS menyoroti ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat sebesar 66 persen dan rendahnya rasio PAD (0,35). Mereka juga menanyakan progres kerja sama antara Perumda Tugu Tirta dengan PJT I serta efektivitas retribusi pasar tradisional.
Fraksi Gerindra meminta evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan SILPA dan mempertanyakan penyebab belum tercapainya target pendapatan pajak. Fraksi ini juga menyoroti kebijakan tarif air yang dikhawatirkan kurang berpihak pada masyarakat.
Fraksi Golkar menilai masih banyak potensi PAD yang belum tergali secara maksimal, terutama dari aset daerah. Mereka juga menyoroti kegiatan belanja barang dan jasa yang tidak terlaksana serta penggunaan belanja tidak terduga yang dianggap belum transparan.
Fraksi Damai menyoroti pungutan retribusi sampah yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, serta meminta percepatan sertifikasi aset dan penguatan kinerja BUMD, khususnya BPR Tugu Artha.
Fraksi gabungan Nasdem-PSI mengkritisi realisasi PAD yang hanya 87,5 persen serta rendahnya anggaran untuk program ketahanan pangan dan penegakan perda. Mereka juga menyoroti minimnya perawatan taman kota, penanganan pohon tumbang yang menelan korban jiwa, dan pencemaran di TPA Supit Urang.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Kami akan lakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki sistem yang belum maksimal. Beberapa capaian seperti pendapatan daerah yang melampaui target patut kita apresiasi. Namun tentu kita juga harus jujur terhadap kekurangan, dan segera menindaklanjuti sektor-sektor yang belum optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa DPRD akan segera meninjau lebih lanjut akar permasalahan di sektor pajak.
“Kami akan mencari tahu secara komprehensif mengapa realisasi pajak belum maksimal, dan akan duduk bersama dengan Bapak Wali Kota untuk mencari solusi terbaik. DPRD berkomitmen untuk terus membangun koordinasi erat dalam menjawab semua aspirasi dan keluhan masyarakat Kota Malang,” tegasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi forum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Editor : Hanafi
