Kesehatan Dipertanyakan, Rekan Indonesia Jatim Kritik Keras Kebijakan Pemkab Tulungagung
TULUNGAGUNG, CELURIT.NEWS— Polemik pelayanan kesehatan kembali mencuat di Kabupaten Tulungagung. Masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang layak, di tengah keluhan soal pelayanan dan ketidakjelasan skema jaminan kesehatan.(27/03/2026).
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama.
“Ini sangat disayangkan. Saat rakyat membutuhkan layanan kesehatan, pemerintah justru terlihat tidak fokus pada kebutuhan utama,” tegasnya.
Menurut Bagus, persoalan mendasar yang terjadi bukan hanya pada kualitas pelayanan fasilitas kesehatan, tetapi juga minimnya pemahaman masyarakat terkait akses jaminan kesehatan, termasuk layanan gratis yang seharusnya dapat diakses oleh warga kurang mampu.
Di sisi lain, sorotan publik juga mengarah pada penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di sektor kesehatan. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya ketidaktepatan prioritas dalam perencanaan kebijakan.
Secara hukum, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang telah dijamin konstitusi. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), serta diperkuat melalui berbagai regulasi seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, hingga Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dengan landasan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Rekan Indonesia Jawa Timur pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kesehatan di daerah, mulai dari transparansi anggaran hingga peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan.
Bagus menegaskan, kelalaian dalam sektor kesehatan bukan hanya persoalan administratif, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat.
“Kesehatan rakyat bukan pilihan, tapi kewajiban negara. Jika ini diabaikan, maka yang dipertaruhkan adalah keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat kini berharap Pemerintah Kabupaten Tulungagung segera mengambil langkah konkret, di antaranya memperjelas skema jaminan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan anggaran tepat sasaran, serta menjamin akses kesehatan yang adil bagi seluruh warga.
Isu ini menjadi pengingat bahwa keberpihakan terhadap rakyat harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar wacana.
Editor : Redaksi
