TULUNGAGUNG,Celurit.news — Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Organisasi Masyarakat Rekan Indonesia menggelar hearing untuk membahas dan mengevaluasi regulasi kesehatan daerah, Agenda ini digelar sebagai upaya memperbaiki kebijakan kesehatan agar semakin tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(27/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati Tulungagung, Wakil Bupati Tulungagung, Dandim 0807 Tulungagung, Kapolres Tulungagung, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, serta sejumlah pejabat strategis lainnya dari berbagai OPD.
Baca juga: Rekan Indonesia Desak Pemkab & DPRD Blitar Percepat UHC dan Tertibkan Data BPJS
Selain unsur pimpinan daerah, hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas KB, PPPA, Kepala Bakesbangpol, hingga Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung yang turut mengikuti pembahasan regulasi secara mendalam.
Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung menegaskan bahwa Rekan Indonesia merupakan mitra penting pemerintah daerah dalam memberikan kritik dan masukan yang konstruktif, terutama terkait pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, kritik dari masyarakat sipil adalah ruang dialog yang harus dibuka dan dihargai untuk menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel dan berkualitas. Ia menilai kolaborasi semacam ini sangat dibutuhkan di tengah dinamika tantangan sektor kesehatan.
“Rekan Indonesia adalah mitra pemerintah yang sangat baik. Kami siap menerima kritik untuk memperbaiki regulasi, khususnya di bidang kesehatan. Kami ingin mencari solusi bersama agar kualitas dan kebijakan kesehatan di Tulungagung semakin meningkat,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan komitmen ormasnya dalam mengawal pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menilai evaluasi regulasi daerah merupakan langkah penting agar masyarakat mendapat akses kesehatan yang lebih merata.
Baca juga: Pemuda Didorong Wujudkan Kedaulatan Kesehatan Bangsa di Momentum Sumpah Pemuda
Bagus menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas program melalui masukan yang berbasis data dan kebutuhan lapangan.
Dari unsur OPD, perwakilan Dinas Kesehatan, Anna Sapri Saripah, SKM, memaparkan bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Tulungagung saat ini masih berada di posisi ke-3 dari bawah di Jawa Timur.
Ia menyebut kondisi tersebut harus menjadi dorongan bagi semua pihak untuk melakukan pembenahan serius, baik dari sisi regulasi maupun implementasi kebijakan layanan kesehatan.
“Kabupaten Tulungagung berkomitmen melakukan pembenahan. Evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan demi meningkatkan capaian UHC dan kualitas layanan kesehatan,” terangnya.
Hearing tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat, terutama dalam merumuskan perbaikan regulasi kesehatan yang selama ini dinilai masih perlu penyempurnaan.
Melalui dialog terbuka tersebut, pemerintah dan organisasi masyarakat berharap dapat melahirkan langkah konkret dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, sekaligus menjawab kebutuhan dasar warga Tulungagung.
Kegiatan hearing pun ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan evaluasi berkelanjutan agar program kesehatan daerah semakin efektif dan berpihak pada kepentingan publik.
Editor : Redaksi