PAMEKASAN, CELURIT.NEWS – Dugaan penyimpangan dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Pamekasan. Kali ini, sorotan mengarah ke SPBU Sotaber yang dituding melakukan praktik tidak adil dalam penyaluran Pertalite dan Solar.(31/03/2026).
Keluhan datang dari para pengendara roda empat hingga roda enam yang harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Mereka mengaku telah memenuhi syarat, namun tetap kesulitan melakukan pengisian.
Baca juga: Respons “Viralkan Saja” Kanit Reskrim Jrengik Disorot, Aktivis Desak Kapolres Sampang Turun Tangan
Di tengah antrean yang mengular, muncul kejanggalan yang memicu kemarahan pengendara. Pengisian BBM menggunakan jerigen dalam jumlah besar justru terlihat berjalan lancar tanpa pengawasan ketat dari petugas SPBU.
Situasi semakin memanas saat terjadi perdebatan antara pengendara. Sejumlah warga mengaku tidak mendapatkan respons yang memadai saat menyampaikan keluhan mereka.
Ironisnya, di saat antrean panjang belum terurai, petugas SPBU justru melayani sebuah kendaraan yang disebut kehabisan Pertalite di lokasi. Perlakuan ini menimbulkan kesan adanya prioritas khusus terhadap pihak tertentu.
Tak hanya itu, kendaraan tersebut juga diduga melakukan pengisian BBM ke dalam jerigen, memperkuat kecurigaan publik terhadap adanya praktik yang tidak sesuai aturan.
Peristiwa ini memicu kegeraman para pengendara. Mereka menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi hanya diterapkan secara selektif dan tidak menyentuh pihak-pihak yang diduga bermain dalam distribusi jerigen.
Sorotan terhadap SPBU ini bukan kali pertama terjadi. Dalam pantauan sebelumnya, ditemukan aktivitas pengisian BBM bersubsidi ke dalam jerigen yang kemudian ditutup rapat menggunakan terpal, seolah hendak menyamarkan praktik tersebut.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dugaan adanya praktik terorganisir dalam distribusi BBM bersubsidi dinilai berjalan tanpa hambatan berarti.
Lebih mencurigakan lagi, sejumlah petugas SPBU terlihat akrab dengan pengguna jerigen. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya perlakuan istimewa yang melanggar regulasi distribusi BBM bersubsidi.
Di sisi lain, masyarakat menilai kehadiran aparat penegak hukum di lapangan masih minim. Ketidakhadiran tersebut dinilai memperburuk kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi hak masyarakat kecil.
Situasi ini terjadi di tengah kondisi global yang memanas, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi dunia. Pemerintah sendiri telah menginstruksikan penghematan BBM untuk menjaga stabilitas pasokan nasional.
Namun di lapangan, kebijakan tersebut dinilai tidak berjalan efektif. BBM bersubsidi justru diduga mengalir kepada oknum tertentu, sementara masyarakat umum harus berjuang dalam antrean panjang untuk mendapatkan haknyaa.
Editor : Redaksi