Kasus Dugaan Keracunan MBG di Jawa Timur, Rekan Indonesia Minta Dapur SPPG Diawasi Ketat
JATIM, Celurit.news — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan sejumlah siswa dan santri di Jawa Timur mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan yang mereka konsumsi. Laporan tersebut mencuat di sejumlah wilayah, di antaranya Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang.
Informasi tersebut disampaikan KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Sabtu (5/9/2026), di Kediri, Jawa Timur.
Di Sidoarjo, dugaan kejadian tersebut dilaporkan terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin. Berdasarkan materi publikasi yang beredar, jumlah penerima yang disebut terdampak mencapai 664 santri dan siswa.
Sementara di Nganjuk, sedikitnya 170 orang disebut mengalami dampak serupa. Mereka antara lain berasal dari SMAN 3 Nganjuk dan sejumlah sekolah dasar di wilayah sekitar. Makanan yang dikonsumsi disebut berasal dari SPPG Nganjuk Begadung 2.
Adapun di Jombang, puluhan siswa SMPN 1 Kabuh juga dilaporkan mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi menu MBG.
Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai keracunan akibat makanan MBG. Penyebab kejadian tetap harus dibuktikan melalui investigasi resmi, pemeriksaan medis, serta pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan maupun bahan terkait.
Rekan Indonesia Minta SPPG Diperiksa Menyeluruh
Menanggapi munculnya sejumlah laporan tersebut, KPW Rekan Indonesia Jawa Timur mendesak Dinas Kesehatan Jawa Timur bersama instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur SPPG yang memasok makanan kepada sekolah dan pesantren terdampak.
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
«“Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, dapur SPPG harus ditutup sementara sampai dinyatakan aman dan memenuhi ketentuan,” kata Bagus Romadon.»
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada saat makanan telah dibagikan kepada penerima. Pemeriksaan harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, sanitasi, kualitas air, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi makanan.
“Jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi anak justru menimbulkan persoalan kesehatan baru. Keselamatan penerima MBG harus menjadi yang utama,” tegasnya.
Jangan Tunggu Korban Bertambah
Rekan Indonesia juga meminta pemerintah tidak menganggap laporan tersebut sebagai persoalan biasa. Setiap kejadian yang melibatkan banyak penerima makanan harus segera ditangani dengan pendekatan preventif, transparan, dan berbasis hasil pemeriksaan ilmiah.
Selain pemeriksaan terhadap dapur SPPG, pemerintah diminta memastikan adanya evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan standar keamanan pangan yang diterapkan di seluruh titik layanan MBG.
“Kalau memang ada kelalaian atau pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Jangan menunggu kejadian yang lebih besar baru dilakukan evaluasi,” ujar Bagus.
Namun, Rekan Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses investigasi pemerintah dan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan.
“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta agar semua dugaan dibuktikan secara objektif. Kalau ternyata makanan aman, sampaikan hasilnya kepada publik. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan,” tegas Bagus Romadon.
Program MBG merupakan program berskala besar yang menyasar anak-anak dan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, menurut Rekan Indonesia, standar keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program tersebut.
Makanan bergizi tidak cukup hanya gratis. Makanan yang diberikan kepada anak-anak juga harus dipastikan sehat, higienis, aman, dan layak dikonsumsi.
Editor : Redaksi
