KEDIRI, Celurit.News – Ketua Rekan Indonesia Kabupaten Kediri, Hari Kuswoyo, secara resmi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat Daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan dan Dana APBD Kabupaten Kediri yang dialokasikan ke seluruh Puskesmas se-Kabupaten Kediri.(03/03/2026).
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen menjaga transparansi pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan pertama (FKTP).
Baca juga: REKAN Indonesia Jatim Apresiasi Layanan RSUD Srengat, Desak Pemkab Blitar Percepat Capaian UHC
Menurut Hari Kuswoyo, dana kapitasi BPJS Kesehatan yang diterima Puskesmas setiap bulan harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prioritas pada:
Jasa pelayanan tenaga kesehatan Dukungan operasional pelayananP eningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan
Selain itu, dana APBD Kabupaten Kediri yang dialokasikan ke Puskesmas juga harus dipastikan penggunaannya tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Fokus Permintaan Audit
Rekan Indonesia Kabupaten Kediri menekankan pentingnya audit untuk memastikan:
Transparansi pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan.
Baca juga: Diduga Hak Nelayan Disunat, Kasus Dana Rumpon Rp21 Miliar Bergulir di Polda Jatim
Akuntabilitas dana kapitasi BPJS yang diterima setiap bulan.
Kejelasan penggunaan dana APBD di masing-masing Puskesmas.
Pembagian jasa pelayanan tenaga kesehatan sesuai aturan dan proporsional.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Namun audit menyeluruh penting dilakukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat serta memastikan dana kesehatan benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan publik,” tegas Hari Kuswoyo.
Baca juga: Kejati Jatim Benarkan Bupati Sampang Dipanggil, Slamet Junaidi Bantah Diperiksa
Komitmen Pengawasan Dana Publik
Rekan Indonesia Kabupaten Kediri menyatakan akan terus mengawal kebijakan dan penggunaan anggaran di sektor kesehatan demi terciptanya pelayanan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada masyarakat.
Organisasi ini berharap APH dan Inspektorat Daerah segera melakukan langkah pemeriksaan secara objektif dan transparan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan.
Editor : Khoirul Anam