JAKARTA,Celurit.News – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (DPP GaMPI), Nini Arianti, S.M., M.M., melontarkan kritik keras terhadap praktik deforestasi yang dilakukan perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kecaman tersebut disampaikan dalam sambutan pasca pembukaan diskusi publik di Aula Gedung DPP KNPI, Jalan Rasuna Said. (26/12/2025).
Dalam pernyataannya, Nini Arianti menyoroti maraknya penebangan hutan secara masif yang dinilai mengabaikan tanggung jawab ekologis dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi telah memicu bencana ekologis seperti banjir dan longsor di berbagai daerah.
Baca juga: Marwah Melayu di Simpang Ujian Korupsi: Keprihatinan dari Bumi Lancang Kuning
Sebagai putri daerah yang lahir dan besar di Sumatra, Nini mengaku merasakan langsung dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Menurutnya, hutan yang semestinya menjadi penyangga kehidupan justru dikorbankan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.
“Kita tidak boleh membiarkan korporasi mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat yang harus menanggung banjir dan longsor. Penebangan pohon secara besar-besaran adalah bentuk kejahatan ekologis yang terstruktur dan sistematis,” tegas Nini Arianti dalam sambutannya.
Ia juga mengkritik perusahaan-perusahaan yang berlindung di balik izin administratif, namun abai terhadap kewajiban pemulihan lingkungan. Menurutnya, legalitas formal tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan perusakan ekosistem.
Baca juga: GaMPI Dukung Langkah Presiden Prabowo: Sikat Habis Mafia SDA Demi Keadilan Rakyat
“Kami menuntut perusahaan-perusahaan tersebut berhenti bersembunyi di balik dokumen perizinan dan mulai bertanggung jawab atas setiap jengkal hutan yang telah mereka gunduli,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Nini Arianti menegaskan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah masifnya pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Ia menyebut pemuda sebagai pemegang mandat moral untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi alam.
Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif generasi muda, pembangunan hanya akan melahirkan krisis ekologis berkepanjangan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, ia mendorong pemuda untuk terus bersuara dan mengawal kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian lingkungan.
Diskusi publik tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan bagi aktivis pemuda dan mahasiswa untuk memperkuat gerakan advokasi lingkungan serta mendorong tanggung jawab korporasi terhadap keberlanjutan ekosistem di Indonesia.
Editor : Redaksi