TULUNGAGUNG, CELURIT.NEWS– Ketua REKAN Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menyoroti kebijakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, ketergantungan pelayanan kesehatan bagi warga miskin pada program Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biankesmaskin) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai belum menjadi solusi menyeluruh. Pasalnya, sejumlah regulasi dan persyaratan dalam program tersebut dinilai tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat kecil.
Baca juga: Terseret Kasus Suap Perangkat Desa, Sejumlah Kades Kediri Disorot Usai Makan di Restoran Mewah
Selain Biankesmaskin, pemerintah daerah juga memiliki skema bantuan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dapat digunakan untuk membantu pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Namun dalam praktiknya, program tersebut disebut tidak sepenuhnya menanggung biaya pengobatan pasien.
“Faktanya di lapangan, SKTM tidak sepenuhnya menggratiskan biaya pengobatan. Akibatnya, masyarakat miskin tetap harus menanggung sebagian biaya yang bagi mereka cukup memberatkan,” ujar Bagus Romadon, Rabu (12/03/2026).
Ia juga mempertanyakan nasib masyarakat kurang mampu yang kepesertaan BPJS Kesehatannya dalam kondisi tidak aktif.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat sebagian warga kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.
“Jika BPJS mereka tidak aktif dan program SKTM juga tidak menggratiskan pembiayaan kesehatan, lalu masyarakat kecil harus menggunakan program apa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan?” tegasnya.
Bagus menilai pemerintah daerah perlu segera menghadirkan kebijakan konkret yang mampu menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tanpa hambatan biaya.
Menurutnya, pemerintah kabupaten seharusnya memiliki skema pembiayaan kesehatan yang lebih responsif dan berpihak pada kelompok masyarakat rentan.
Ia juga mengingatkan, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, pihaknya bersama masyarakat akan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai.
“Kami siap menggelar aksi damai di Kantor Bupati Tulungagung dan Kantor DPRD Tulungagung sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan,” katanya.
REKAN Indonesia Jawa Timur berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pelayanan kesehatan yang ada, serta menghadirkan solusi agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan medis akibat keterbatasan biaya.
Editor : Redaksi