SAMPANG, Celurit.news - Moch. Wijdan Ketua PKDI ( Persaudaraan Kepala Desa Indonesia) Madura Raya kembali menegaskan bahwa soliditas antar kepala desa menjadi pondasi utama untuk memperkuat posisi desa dalam menghadapi berbagai tantangan birokrasi dan pembangunan. Menurutnya, tanpa persatuan, suara desa akan mudah diabaikan.(27/11/2025).
Ia menilai bahwa Madura membutuhkan energi kolektif dari para pemimpinnya agar perjuangan desa dapat menghadapi kebijakan pemerintah yang kerap berubah dan tidak selalu berpihak pada kepentingan masyarakat desa.
Baca juga: BLT Kesra 2025 Cair Sekali Sebesar Rp900 Ribu: Penyaluran Masih Berlangsung hingga Saat Ini
“Saya meminta semua kepala desa di Madura Raya untuk terus bergandengan tangan. Kita harus kompak, karena tanpa kekompakan, perjuangan kita tidak akan kuat,” tegas Wijdan dalam sambutannya.
Pernyataan itu menjadi titik awal arah kebijakan PKDI Madura Raya di bawah kepemimpinannya. Ia kemudian membeberkan hasil kunjungannya ke empat kabupaten di Madura yang menurutnya menyimpan dua masalah besar yang harus segera diatasi.
Masalah pertama adalah lemahnya pendampingan hukum bagi kepala desa. Banyak kades terseret persoalan administratif maupun teknis hanya karena kurangnya pemahaman hukum atau tidak adanya pendamping yang memadai.
Wijdan menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuat kepala desa berada dalam posisi rentan, sehingga PKDI harus tampil sebagai lembaga yang berdiri paling depan membela mereka.
Masalah kedua, lanjut Wijdan, adalah minimnya sumber anggaran untuk pembangunan desa. Ia menilai bahwa Dana Desa saja tidak cukup untuk menggerakkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kepala desa membutuhkan sumber anggaran lain selain Dana Desa. Pemerintah perlu memikirkan skema baru agar desa tidak stagnan,” ujarnya disambut tepuk tangan ratusan kades yang hadir.
Baca juga: Dekatkan Layanan ke Warga, Rekan Indonesia Kediri Gelar Cek Kesehatan Gratis dan Mobil Sehat
Dalam sesi tersebut, Wijdan juga menyoroti kondisi yang disebutnya sebagai “anomali kepemimpinan desa” di Kabupaten Sampang. Dari total 180 desa, hanya 37 desa yang memiliki kepala desa definitif.
Sebanyak 143 desa lainnya masih dipimpin pejabat sementara (PJ). Kondisi ini ia sebut sebagai hambatan serius bagi pembangunan dan stabilitas kebijakan di tingkat desa.
Menurut Wijdan, kepemimpinan desa yang terlalu lama dijabat PJ tidak hanya melemahkan legitimasi pemerintahan desa, tapi juga membuka ruang bagi intervensi dan ketidakpastian arah pembangunan.
“Kami berharap Ketua PKDI Jawa Timur dan Ketua Pembina PKDI Nasional ( Persaudaraan Kepala Desa Indonesia ) ikut menyuarakan agar Pilkades di Sampang segera digelar pada Tahun 2026. Jangan sampai desa terus dipimpin PJ, karena esensi desa ada pada pemimpin hasil pilihan rakyat,” tuturnya tegas.
Pelantikan PKDI Madura Raya kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai simbol harapan baru bagi perjuangan desa-desa di Madura. Suasana haru dan harapan tampak menyelimuti para kepala desa yang hadir.
PKDI Madura Raya menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi dalam advokasi, pendampingan hukum, serta memperjuangkan kebijakan anggaran yang lebih proporsional bagi desa, untuk kepentingan Rakyat.
Dengan kepemimpinan Moch. Wijdan, para kepala desa se-Madura berharap PKDI mampu menjadi kekuatan yang konsisten mengawal kepentingan masyarakat dan Kepala Desa di tingkat provinsi maupun nasional.
Editor : Redaksi