KEDIRI, Celurit.news – Aksi unjuk rasa ratusan warga dari organisasi Rekan Indonesia Jawa Timur dan Swahira di Kantor Kecamatan Mojo hingga Pendopo Kabupaten Kediri, menjadi sorotan publik.(11/09/2025).
Massa menuntut langkah tegas pemerintah daerah untuk segera menonaktifkan tiga perangkat desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hukum.
Baca juga: Relawan Kesehatan Indonesia Serukan Persatuan Bangsa Ini Tidak Boleh Runtuh Hanya Karena Kesombongan
Namun, sikap diam dan terkesan menghindar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri membuat situasi memanas. Warga menilai Pemkab tak menunjukkan keberpihakan pada keadilan dan aspirasi rakyat.
Ketua Rekan Indonesia Jatim, Bagus Romadon, menegaskan bahwa membiarkan pejabat desa berstatus tersangka tetap menjabat merupakan bentuk ketidakadilan sekaligus preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa.
“Kami menolak keras pejabat desa yang sudah jadi tersangka tetap aktif di jabatan. Ini jelas mencederai rasa keadilan dan merusak kepercayaan publik,” ujarnya lantang di tengah orasi.
Senada dengan itu, Ketua Swahira, Arif Fatikunanda, menilai keberadaan tiga perangkat desa yang masih aktif menjabat membuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan wewenang.
“Jika mereka tidak segera dinonaktifkan, potensi intervensi dalam roda pemerintahan desa akan sangat besar. Hal itu jelas merugikan masyarakat dan harus segera dihentikan,” tegasnya.
Baca juga: Gelombang Ketiga Aksi Anti-Pungli Sasar SMA 1, Desak Cabdin Kediri Terbitkan SE Larangan Pungutan
Massa aksi menganggap bahwa sikap bungkam Pemkab Kediri semakin menegaskan dugaan adanya pembiaran, bahkan perlindungan terhadap tiga perangkat desa yang tengah tersandung kasus hukum.
Mereka menilai, Pemkab Kediri semestinya menjadi garda depan dalam penegakan integritas birokrasi, bukan justru menutup mata atas kasus hukum yang melibatkan aparat desa.
“Kami datang bukan untuk membuat gaduh, melainkan untuk menagih komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan. Jangan sampai rakyat merasa dikhianati,” seru salah seorang orator.
Meski berorasi berjam-jam, massa tidak mendapatkan satu pun tanggapan dari pihak Pemkab. Tak ada perwakilan yang turun menemui mereka.
Baca juga: Pelayanan RSUD Gambiran Kediri Tuai Apresiasi, Rekan Indonesia: Mutu Layanan Meningkat Signifikan
Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam sekaligus mempertebal anggapan bahwa Pemkab Kediri enggan mengambil sikap tegas dan justru membiarkan persoalan itu berlarut-larut.
Aksi ini berakhir dengan janji dari massa bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga Pemkab Kediri berani mengambil langkah nyata demi menjaga marwah pemerintahan desa.
Tekanan publik pun kini semakin menguat. Pertanyaan besar muncul: sampai kapan Pemkab Kediri akan terus bungkam di tengah desakan rakyat.
Editor : Redaksi