SAMPANG, Celurit.news – Upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat terus menjadi perhatian Pemerintah Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah desa mendorong masyarakat memperoleh legalitas tanah yang selama ini belum memiliki sertifikat resmi.(11/11/2026).
Dari total sekitar 1.252 sertifikat yang diproses, sebanyak 200 sertifikat diserahkan secara simbolis kepada warga. Penyerahan tersebut menjadi langkah nyata dalam mendukung tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang, perwakilan Kejaksaan Negeri Sampang, Ketua Komisi I DPRD Sampang Mohammad Salim, Camat Sokobanah Sapta Nuris Ramlan, Pj Kepala Desa Sokobanah Daya Munasib, Sekretaris Desa Horri, tokoh masyarakat, serta warga penerima manfaat.
Pj Kepala Desa Sokobanah Daya, Munasib, menyampaikan bahwa program PTSL merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah desa dalam membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Menurutnya, legalitas tanah sangat penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan rasa aman bagi pemiliknya.
Munasib menegaskan, pemerintah desa berupaya mendukung proses pelaksanaan PTSL agar masyarakat dapat memperoleh manfaat secara maksimal. Ia berharap program tersebut tidak hanya menjadi penyelesaian administrasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan warga dalam jangka panjang.
“Harapan kami, masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya. Dengan memiliki sertifikat resmi, warga mempunyai bukti kepemilikan yang sah sehingga dapat mengurangi potensi persoalan maupun sengketa tanah di kemudian hari,” ungkap Munasib.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BPN Kabupaten Sampang, Kejaksaan Negeri Sampang, pemerintah kecamatan, serta seluruh pihak yang telah bersinergi mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, keberhasilan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan koordinasi dan kerja sama berbagai unsur.
Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa PTSL merupakan program strategis pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak atas tanah yang dimiliki.
BPN juga mengingatkan para penerima sertifikat agar menjaga dokumen kepemilikan dengan baik serta memastikan batas-batas tanah sesuai kondisi di lapangan. Kejelasan batas dan kelengkapan administrasi menjadi bagian penting untuk menghindari permasalahan pertanahan pada masa mendatang.
Respons positif juga disampaikan Ach. Baidhowi, salah seorang warga Dusun Lon Nangkek, Desa Sokobanah Daya. Ia menilai program PTSL memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena membantu warga mendapatkan pengakuan legal atas tanah yang dimiliki.
Menurut Baidhowi, kepastian kepemilikan tanah merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Dengan adanya sertifikat, warga memiliki dokumen resmi yang dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi pegangan hukum apabila suatu saat muncul persoalan terkait kepemilikan tanah.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Desa Sokobanah Daya yang telah membantu masyarakat melalui program PTSL ini. Bagi warga, sertifikat tanah sangat penting karena memberikan kepastian hukum. Kami berharap pelayanan seperti ini terus berlanjut sehingga masyarakat yang belum menerima sertifikat juga bisa segera mendapatkannya,” tutur Baidhowi.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah desa dan BPN Kabupaten Sampang tetap terjaga sehingga proses penyelesaian sertifikat bagi seluruh peserta dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyerahan 200 sertifikat secara simbolis dari total sekitar 1.252 sertifikat yang diproses tersebut menjadi bagian dari perjalanan pelayanan pertanahan di Desa Sokobanah Daya. Pemerintah desa berharap seluruh tahapan berikutnya berjalan lancar sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.
Editor : Hasibuddin