APBN Dorong Pertumbuhan Jatim: Rp33,88 Triliun Transfer ke Daerah Terserap
SURABAYA, Celurit.news – Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi fiskal dengan daerah. Hingga 31 Mei 2025, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jawa Timur telah mencapai Rp33,88 triliun, atau 40,58ri target tahunan Rp83,49 triliun.
Data ini disampaikan dalam Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Kamis (19/6). Kegiatan ini dipimpin Kakanwil DJKN Jatim, Dudung Rudi Hendratna, dan dihadiri pejabat vertikal Kemenkeu serta akademisi.
Dudung menyampaikan, ekonomi Jatim tetap tumbuh kuat di tengah gejolak global. Hingga Mei 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5% (yoy), dengan inflasi rendah sebesar 1,22%—terendah di Pulau Jawa.
“Ini menunjukkan efektivitas pengendalian harga, terutama sektor pangan,” ujarnya.
Nilai Tukar Petani (NTP) juga mencapai 109,38, menandakan daya beli petani tetap terjaga. Jawa Timur kembali menjadi penyumbang PDB terbesar kedua nasional setelah DKI Jakarta.
Realisasi belanja negara di Jatim mencapai Rp47,91 triliun (37,89%), termasuk belanja pegawai Rp9,87 triliun, barang Rp3,22 triliun, dan modal Rp874,46 miliar. Bantuan sosial yang tersalur tercatat Rp67,52 miliar.
Untuk TKD, Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi dengan Rp19,7 triliun, disusul Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,86 triliun, DAK Non Fisik Rp5,84 triliun, dan Dana Desa Rp4,27 triliun. Insentif fiskal juga terserap Rp181,27 miliar.
“Angka ini menunjukkan APBN hadir mendukung layanan publik dan keberlanjutan APBD,” tegas Dudung.
Sementara itu, pendapatan negara dari Jatim hingga Mei 2025 mencapai Rp97,8 triliun atau 34,64ri target Rp282,65 triliun. Penerimaan pajak mendominasi dengan Rp94,4 triliun, disusul Bea Cukai Rp55,09 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp3,42 triliun.
Kementerian Keuangan juga memantau program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 362.595 penerima manfaat, serta Koperasi Merah Putih (KMP) yang aktif di 8.492 desa.
Selain itu, BUMDes telah terbentuk di 6.814 desa atau 88ri total desa di Jatim, menunjukkan potensi besar ekonomi lokal.
“APBN bukan sekadar anggaran, tapi instrumen keadilan sosial. Kuncinya efisiensi dan tepat sasaran,” tutup Dudung.
Editor : Redaksi
