BLITAR, Celurit.news — Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, berlangsung senyap namun penuh perhatian publik.(05/05/2026).
Lembaga antirasuah tersebut menggelar rapat tertutup bersama Bupati dan Wakil Bupati Blitar, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD. Pertemuan itu digelar dengan pengamanan ketat dan akses terbatas.
Baca juga: SDN Karang Anyar 1 Sampang Disorot, Dugaan Korupsi BOSP-PIP dan Intimidasi Utusan BASUPATI
Sejumlah titik di area kantor pemkab dijaga aparat, sementara awak media tidak diperkenankan mendekat ke ruang rapat. Informasi yang dihimpun menyebutkan seluruh peserta bahkan dilarang membawa perangkat komunikasi, termasuk telepon genggam, selama pertemuan berlangsung.
Kondisi tersebut menandakan agenda yang dibahas memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun Pemerintah Kabupaten Blitar terkait substansi pertemuan. Minimnya informasi memicu spekulasi di tengah publik.
Baca juga: Rekan Indonesia Jatim Soroti Kesenjangan UHC Blitar: 200 Ribu Warga Belum Terlindungi BPJS
Sejumlah sumber internal mengindikasikan agenda tersebut berkaitan dengan evaluasi tata kelola pemerintahan serta pengelolaan anggaran daerah. Namun, belum ada tanda-tanda langkah penindakan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT).
Keterlibatan seluruh unsur pimpinan daerah dalam forum tertutup ini dinilai bukan agenda rutin.
“Jika seluruh OPD dan DPRD dilibatkan, biasanya ada evaluasi serius yang sedang dilakukan,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Meski demikian, pengamanan yang diperketat menjadi sinyal kuat bahwa pertemuan tersebut memiliki urgensi tinggi.
Publik kini menanti penjelasan resmi dari KPK untuk memastikan apakah agenda ini merupakan langkah pencegahan, supervisi, atau bagian dari proses penanganan dugaan korupsi di daerah.
Editor : Redaksi