Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 belum juga dicairkan hingga Senin, 16 November 2026

Reporter : celurit.news
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan perkembangan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 yang masih dalam proses administrasi.( Dok: celurit.news).

JAKARTA, Celurit.news - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut proses penyalurannya masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan.(16/11/2026).

Yassierli menyampaikan perkembangan tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 14 November 2026. Pemerintah belum dapat menyalurkan bantuan karena tahapan administrasi dan penetapan data penerima masih berlangsung.

Baca juga: Mahasiswi Asal Surabaya Jadi Tersangka Prostitusi Online di Sampang, Polisi Ungkap Tarif dan Modus Transaksi

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja. Belum cair," ujar Yassierli.

Data Penerima Masih Diverifikasi

Sebelumnya, Yassierli menjelaskan data calon penerima BSU masih harus melalui proses finalisasi di Kementerian Keuangan. Setelah itu, Kemnaker akan melakukan validasi dan verifikasi ulang.

"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," kata Yassierli pada 9 November 2026.

Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data atau data cleansing yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan diterima pekerja yang memenuhi ketentuan.

Pemerintah menargetkan BSU kuartal IV 2026 menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Namun, jumlah penerima final masih menunggu hasil pemeriksaan data.

Jadwal dan Besaran Bantuan BSU

Berdasarkan ketentuan Kemnaker, BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga setiap penerima memperoleh total Rp900.000.

Baca juga: Bawa 50,05 Gram Sabu, Pria Asal Sokobanah Sampang Diringkus Satresnarkoba Polresta Sumenep

Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk mendapatkan bantuan.

Syarat Penerima BSU 2026

Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, penerima BSU harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pekerja juga harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Batas upah penerima ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Pekerja berstatus ASN, anggota TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima bantuan.

Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan. Data upah mengacu pada laporan terakhir pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Serangga Menempel di Lauk MBG SPPG Bira Timur Sampang, Standar Kebersihan Dapur Al Aziz Dipertanyakan

Menaker Ingatkan Waspada Penipuan

Yassierli meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi pencairan BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah. Ia menegaskan pekerja perlu menunggu pengumuman melalui situs Kementerian Ketenagakerjaan.

"Jadi jangan percaya dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," tegasnya.

Pekerja dapat memantau informasi dan perkembangan penyaluran bantuan melalui laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.

Editor : Redaksi

INTERNASIONAL
Terpopuler
Berita Terbaru