KEDIRI, Celurit.news – Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menegaskan bahwa kemandirian ekonomi nasional harus menjadi agenda strategis bangsa dalam menghadapi tekanan kapitalisme global dan dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam Halaqah Nasional ISNU bertajuk "Masa Depan Indonesia di Tengah Tekanan Ekonomi dan Geopolitik Global: Agenda Intelektual Nahdliyin di Awal Abad Kedua" yang digelar di Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri, Minggu (21/6/2026).
Baca juga: Munas-Konbes NU di Kediri Didorong Tetapkan Cirebon Raya sebagai Tuan Rumah Muktamar ke-35
Mudir Aly JATMAN sekaligus mantan Ketua Umum PP ISNU, Prof. Dr. Ali Masykur Musa, menegaskan bahwa kapitalisme global selama ini menjadi tantangan serius bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Menurutnya, dominasi pasar bebas dan berbagai kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan asing berpotensi menggerus amanat konstitusi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.
"Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi pasar bagi kepentingan ekonomi global. Negara harus berdiri di atas kekuatan ekonomi rakyat, memperkuat sektor domestik, dan menjaga aset-aset strategis nasional dari dominasi pihak asing," tegas Ali Masykur.
Komisaris PLN tersebut menilai berbagai bentuk liberalisasi sektor publik harus dikritisi secara objektif karena berpotensi membuka ruang penguasaan asing terhadap sumber daya strategis yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kembali ideologi kerja dan ekonomi berbasis nilai-nilai kebangsaan guna menghadapi hegemoni kapitalisme global yang semakin kuat.
"Kita membutuhkan fondasi ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat. Kemandirian ekonomi bukan sekadar pilihan, tetapi syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah persaingan global," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Ketua ISNU Jawa Timur, Prof. KH Muhammad Afif Hasbullah, menyoroti meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, hingga keamanan energi nasional.
Menurutnya, tantangan tersebut menuntut lahirnya strategi ketahanan nasional yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga diperkuat oleh ketahanan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.
"Indonesia menghadapi era yang penuh disrupsi dan ketidakpastian. Karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan agar bangsa ini mampu bertahan sekaligus bersaing di tingkat global," kata Prof. Afif.
Rektor UIT Lirboyo Kediri, Dr. KH Reza Ahmad Zahid, menambahkan bahwa intelektual Nahdliyin memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekuatan spiritual dalam menjawab tantangan zaman.
Forum yang dihadiri ratusan kader ISNU dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menghasilkan komitmen untuk memperkuat peran intelektual Nahdliyin dalam membaca arah perubahan global, mengawal kepentingan rakyat, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia.
Halaqah Nasional ISNU juga menegaskan bahwa intelektual Nahdliyin tidak cukup hanya menjadi pengamat perubahan, tetapi harus hadir sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat dan penjaga kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi.
Editor : Faris Reza Malik